Hello,

Reader

Kajati: Kejari Se-Papua Barat Siap Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, M. Yusuf
Kajati: Kejari Se-Papua Barat Siap Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran

Jakarta, HanTet - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, M. Yusuf mengatakan, Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se- Papua Barat akan berperan aktif dan terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Desa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peran aktif Kejati Papua Barat dan Kejari se- Papua Barat itu sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19.

“Saya harapkan teman-teman di lapangan Para Kasi Intel, dan Datun agar mengecek penerima bansos dan dana tunai sudah sesuai, agar menciptakan transparansi penyaluran dengan demikian, masyarakat pun dapat saling mengawasi, “ujar M. Yusuf saat pelaksanaan Video Conference (vicon) yang diikuti Kejari Se-Papua Barat, Kamis (4/6/2020).

Seperti diketahui Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) hingga Desember 2020. Semula, Bansos hanya akan diberikan selama tiga bulan, yakni dari April sampai Juni 2020. Sementara itu, untuk bantuan langsung tunai dana desa diperpanjang hingga September 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerima bansos adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang, pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang, dan sektor lainnya. 

Penerima bansos nilai manfaatnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan pemda. Sementara itu, penerima manfaat BLT akan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT dana desa akan mencapai Rp 31,8 triliun. 



#KajatiPapuaBarat

Komentar Anda
Komentar