Hello,

Reader

Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemprov Jateng Gunakan Beragam Jurus
Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Perda RTRW yang memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemprov Jateng Gunakan Beragam Jurus

Jakarta, HanTer - Alih fungsi lahan menjadi ancaman yang serius bagi pertanian di Indonesia. Terutama pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sentra produksi pangan.

Seperti di Jawa Tengah yang dikenal sebagai penghasil beras nasional. Alih fungsi lahan pertanian tak terelakkan terjadi secara masif tiap tahunnya. 

Data Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Jateng menunjukkan, penyusutan lahan baku sawah di Jateng selama 2013 – 2019 mencapai 54.113 hektar.

Terkait dengan itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tri Susilardjo, menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berusaha mencegah alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. 

Salah satunya dengan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Perda RTRW yang memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

"Prinsipnya, lahan pertanian ini harus dikendalikan. Untuk menjalankan itu, Pemprov Jateng mendorong Pemda untuk membuat Perda RTRW yang di dalamnya memuat KP2B sebagai payung hukum guna mengendalikan laju alih fungsi lahan," kata Tri Susilardjo. 

Saat ini terdapat beberapa Pemda yang telah memiliki Perda RTRW seperti itu, diantaranya, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Demak, Batang, Pemalang dan Brebes. 

Selain mendorong payung hukum, Pemprov Jateng juga menerapkan beberapa cara guna mencegah petani agar tidak mudah melepaskan tanahnya, termasuk dengan beberapa insentif. 

"Agar petani tidak menjual lahannya, kita berikan semacam bantuan alat pertanian, bantuan benih, yang diarahkan kepada petani yang mau mempertahankan lahannya," jelas Tri Susilardjo. 

Kemudian, Pemprov Jateng juga memberikan perlindungan kepada petani melalui asuransi usaha tani padi. Program ini terutama ditujukan kepada para petani gurem/kecil yang luas lahannya di bawah 0,5 hektar. 

"Untuk perlindungan petani, kita memfasilitasi asuransi usaha tani padi, dimana semua preminya ditanggung oleh Pemprov. Khususnya petani kecil yang luas lahannya maksimal setengah hektar. Sebab mereka yang paling mudah menjual lahannya," terangnya.

Pemprov Jateng sendiri telah memiliki instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, yakni melalui Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. 



#LahanPertanian

Komentar Anda
Komentar