Hello,

Reader

Tarif Listrik Membengkak, Penjelasan Direksi PLN Tak Berbasis Data Akurat
Tarif Listrik Membengkak, Penjelasan Direksi PLN Tak Berbasis Data Akurat

Jakarta, HanTer - Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan, penjelasan dari direksi PT PLN tentang mengapa listrik yang dibayar masayarakat naik pasca PSBB memang kurang memadai. 

“Tampaknya penjelasan tersebut tidak berbasis data yang akurat dan baik. Semua informasi yang disampaikan masih sebatas mengira-ngira, sama dengan masyarakat pada umumnya. Diduga PLN memang tidak punya data yang meyakinkan,” kata Salamudin, Selasa (8/6/2020).

Menurutnya, belum ada jawaban seberapa besar perbedaan hitungan pembayaran listrik dengan yang biasa dibayarkan oleh masyarajat akibat kesalahan perkiraan data yang dilakukan sebelum PSBB. Data yang ilmiah, data yang dapat digunakan sebagai argumentasi agar masyarakat mentolerir kesalahan ini. 

“Sementara di lapangan masyarakat ada yang pembayarannya naik 30% 100 % bahkan ada yang 400 % menurut informasi media. Kalau sebesar itu namanya bukan sekedar kesalahan, tapi bisa sebuah kesengajaan. Kok bisa?” Tanya Salamudin.

Kalau demikian, kata Salamudin, kesalahan dalam perkiraan konsmsi listrik yang dijadikan data dasar pembayaran semasa covid 19 salah secara significant. Sehingga setelah PSBB berakhir hitungan konsumsi listrik yang sebenarnya melompat tinggi.  Penyimpangan atau deviasi data yang terlalu ekstrim semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi. 

“Pertanyaannya mengapa bisa terjadi demikian? Praktek pencatatan rekening selama ini harus dievaluasi total. Sehingga tidak perlu terjadi kesalahan perhitungan yang mengagetkan dan mungkin akan merugikan konsumen.  PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pencatat meteran yang bekerja sama dengan PLN,” ujarnya. 

Langkah lain untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan PLN ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi konsumen. Masyarakat harus mulai melakukan pencatatan dan penghitungan sendiri terhadap meteran listrik mereka setiap bulan. Jika terjadi perbedaan dengan pencatatan PLN, maka harus ada mekanisme gugatan masyarakat dan sanksi kepada PLN. 

“Masyarakat harus komplain langsung kesalahan pencatatan PLN. Kalau terbukti maka PLN harus bayar!” papar Salamudin.



#PLN #tarif #listrik

Komentar Anda
Komentar