Hello,

Reader

Penyeleweng Dana COVID-19 Ditindak Tegas, Kapolri: Siapa Saja Bermain Curang Akan Saya Sikat!
Penyeleweng Dana COVID-19 Ditindak Tegas, Kapolri: Siapa Saja Bermain Curang Akan Saya Sikat!

Jakarta, HanTer - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan Polri siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan Pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemik COVID-19.

"Dalam situasi pandemik seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan, maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memroses pidana," kata Jenderal Idham di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Idham pun memperingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan prosedur pencairan dana penanganan COVID-19 dengan tujuan memperkaya diri.

"Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana COVID-19. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat! Hukumannya sangat berat," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan.

Hal itu dikatakan Kapolri menyusul permintaan Presiden Jokowi kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pejabat yang nekat melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemik Corona.

Presiden Jokowi tidak ingin anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp677,2 triliun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kapolri Idham mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tim tersebut akan menindak oknum yang menyalahgunakan dana yang dikhususkan bagi rakyat itu. "Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim Polri," ujar jenderal bintang empat ini.

Diapresiasi

Pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta,  Joran Pulungan mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan penegak hukum "gigit" yang berniat korupsi, patut diapresiasi. Sebab pernyataan tersebut merupakan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan agar roda pemerintahan yang menjalankan sehari-hari bisa berjalan baik.

"Tentu Presiden harus mengingatkan bawahannya untuk tidak korupsi terlebih di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Joran Pulungan kepada Harian Terbit, Selasa (16/6/2020).

Tapi masalahnya, sambung Joran, selama ini penegakan hukum di Indonesia sangat mengecewakan, apa lagi kasus korupsi. Padahal masyarakat sangat menginginkan antara ucapan dan perbuatan itu harus berjalan seirama. Pernyataan tersebut jangan hanya angin lalu dan pemanis saja. Sehingga masyarakat percaya, bahwa pemerintahan saat ini benar - benar serius untuk memberantas korupsi. 

"Dengan dana penanganan Covid-19 yang begitu besar tentu potensi korupsi pasti ada, tapi selama ini penegak hukum kita, terutama kejaksaan dan kepolisian masih belum bisa kita berharap banyak. Sementara KPK, kita tahu lembaga itu sekarang seperti apa," paparnya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Ismail Rumadan mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi ke aparat penegak hukum tersebut tentu searah dengan harapan masyarakat agar dana Rp677,2 triliun untuk penanganan Covid-19 digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.  Namun masyarakat berharap agar pernyataan atau anjuran dari Presiden Jokowi tidak sekedar ucapan manis saja tapi harus dibuktikan secara tegas melalui aturan hukum. 

"Sebab jika aturan hukumnya tidak tegas mengatur sanksi dan memperkuat kelembagaan penegak hukum, maka celah untuk menyalagunakan kewenangan bagi penyelenggara tetap ada saja," jelasnya.

Apalagi, sambung Ismail, saat ini publik tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk COVID-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan masih menyisihkan berbagai persoalah terutama terkait Pasal yang terkesan melindungi penyelenggara negara atau ada pasal kebal hukum, sehingga sangat tidak mungkin ada celah untuk melakukan korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana Rp677,2 triliun untuk penanganan COVID-19.

"Kalau ada yang masih membandel, niat untuk korupsi, ada 'mens rea' (niat jahat) silakan bapak ibu 'gigit' dengan keras, uang negara harus diselamatkan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Presiden Jokowi saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui "video conference" di Istana Merdeka Jakarta, Senin (15/6/2020). Safari



#Korupsi #dana #corona #covid-19 #polisi #kapolri

Komentar Anda
Komentar