Hello,

Reader

Bertentangan dengan UUD 1945, LaNyalla: Mayoritas Senator Tolak RUU HIP
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti (ist)
Bertentangan dengan UUD 1945, LaNyalla: Mayoritas Senator Tolak RUU HIP

Jakarta, HanTer - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan mayoritas senator telah menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan DPR RI pada Senin.

Menurut dia, para senator tersebut meminta Pimpinan DPD RI menyatakan sikap lembaga secara resmi untuk menolak RUU HIP.

"Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas Senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja (Timja) yang tadi disepakati dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono," kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Timja tersebut menurut dia, nantinya akan melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

Sebelumnya, seperti dilansir Antara, anggota DPD RI Hasan Basri melalui media telah menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP.

Senator asal Kalimantan Utara itu menganggap RUU tersebut tidak diperlukan karena justru akan mengganggu makna dan mendistrorsi substansi dalam nilai-nilai Pancasila.

Hasan mengatakan upaya memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila.

UUD 1945
 
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan RUU HIP yang sedang dibahas memiliki materi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa regulasi lain.

"Terutama UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Mu'ti dalam jumpa pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu mendesak dan sebaiknya tak dilanjutkan pembahasannya untuk menjadi undang-undang. Tim PP Muhammadiyah sudah mengkaji rancangan undang-undang tersebut.

Secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai negara, kata dia, sejatinya sudah sangat kuat sehingga RUU HIP belum perlu.

"Landasan perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur dalam TAP MPRS No XX/1966 juncto TAP MPR No V/1973, TAP MPR No IX/1978 dan TAP MPR No III/2000 beserta beberapa regulasi turunan turunannya sudah sangat memadai," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan fraksinya meminta semua fraksi di DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP dan dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas).

"Merespon apa yang disampaikan masyarakat maka Fraksi PAN sekarang malah justru ingin mendesak seluruh pihak di DPR untuk kembali pertimbangkan ulang tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP, kalau perlu segera mencabut dari Prolegnas 2020," kata Saleh dalam konferensi pers di Fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, Pancasila dengan lima sila sudah final sehingga tidak perlu lagi ada tafsir khusus dalam bentuk UU.



#RUU #HIP #Pancasila

Komentar Anda
Komentar