Hello,

Reader

PT. Semen Indonesia Disebut Abaikan Hak-Hak Karyawannya
Haris Azhar, S.H., M.A dari Lokataru Kantor Hukum dan HAM
PT. Semen Indonesia Disebut Abaikan Hak-Hak Karyawannya

Jakarta, HanTer - Lokataru Kantor Hukum dan HAM selaku kuasa hukum Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) menyayangkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan BUMN besar, yang menguasai mayoritas pasar semen di Indonesia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak karyawannya. Untuk itu, Lokataru mendesak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk mematuhi hukum serta beritikad baik segera memenuhi hak-hak karyawan.

Hal tersebut diungkapkan, Haris Azhar, S.H., M.A dari Lokataru Kantor Hukum dan HAM, yang mengatakan, ironis, di saat perusahaan mendapat untung besar, ternyata lupa mensejahterakan karyawannya, dengan mengabaikan hak-hak karyawan.

"Di tahun 2019, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menguasai pasar semen sekitar 55,8 persen setelah mengakuisisi perusahaan PT Holcim Indonesia. Masih ditahun yang sama, 2019, laba bersih yang diperoleh sekitar Rp 2,3 triliun. Seharusnya tak ada alasan untuk menunda-nunda pemenuhan hak-hak karyawan yang sudah berlangsung lama," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

"Karena itu, Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI), terus memperjuangkan ketidakadilan dan ditahun 2019 mulai ada upaya perundingan Bipartit tapi tak membuahkan hasil," katanya.

Sementara itu Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M yang juga dari Lokataru Kantor Hukum dan HAM memaparkan, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan SKSI terjadi karena adanya pelanggaran manajemen perusahaan terhadap terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019-2021 yang dibuat antara perusahaan dan SKSI. Beberapa masalah mendasar yang terjadi diantaranya menyangkut:

1. Pelanggaran PKB
– Ada SK-SK Direksi turunan atau mandat dari PKB 2019-2021 yang belum diselesaikan sejak PKB ditandatangani pada 26 Juni 2019.
– Karyawan teladan 2018 yang sudah terpilih tidak dipenuhi hak perjalanan umrah atau perjalanan religi lainnya bagi pemeluk agama selain Islam.
– Formulasi perhitungan bonus kinerja tahunan.
– Penyelesaian persoalan selisih gaji.
– Pengelolaan Dana Pensiun.

2. Hasil notulensi klarifikasi perselisihan hubungan industrial tgl 4 pebruari 2020 dari Kementerian Tenaga Kerja terkait masalah no 1 tidak dijalankan.

3. SKSI sudah beritikad baik mengingatkan melalui puluhan surat tapi tidak ada balasan. Peusahaan jelas mengabaikan.

Pertemuan terakhir adalah klarifikasi penyelesaian PHI yang dipimpin oleh Dr. Reytman Aruan, SH., M. Hum, Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Tanggal 4 Februari 2020 di Jakarta di Direktorat PPHI Kemenaker. Dari pertemuan terakhir itu ada beberapa poin untuk ditindaklanjuti perusahan, namun manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ternyata tidak melaksanakan hasil pertemuan tersebut. Paska pertemuan tersebut, pihak perusahaan bahkan tidak merespon surat permintaan Bipartit SKSI pada bulan Mei 2020 bahkan dikirimkan hingga 3 kali. Dengan demikian, perusahan tidak menghargai pihak SKSI dan juga pihak Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yaitu:

i. Pada tanggal 4 September 2019 dilakukan Perundingan Bipartit I

Dengan 11 item usulan pembahasan dari SKSI, hanya 3 item yang dilakukan pembahasan dan mendapatkan penjelasan dalam forum.

ii. Pada tanggal 16 Oktober 2019 dilakukan Perundingan Bipartit II

Terdapat 11 item pembahasan, dengan hasil 3 permasalahan terjadi kesepakatan, 1 permasalahan tidak sepakat, 5 permasalahan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan 2 permasalahan tidak relevan sebagai materi bipartit.

iii. Pada tanggal 6 Nopember 2019 dilakukan mediasi Tripartit I

Dilaksanakan di Jakarta oleh Direktorat PPHI dengan agenda klarifikasi permasalahan ketenagakerjaan dari para pihak yang berselisih.

iv. Pada tanggal 12 Nopember 2019 dilakukan Perundingan Bipartit III (Rekonsiliasi setelah Forum Tripartit)
Terdapat 10 agenda pembahasan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan/notulensi Tripartit I, dengan hasil sepakat untuk 4 (empat) permasalahan dan 6 (enam) tidak sepakat.

v. Tanggal 10 Januari 2020
SKSI mengirimkan surat kepada Direktur Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementrian Tenaga Kerja, Nomor : S-001/SKSI-PP/I/2020 Tertanggal 10 Januari 2020 Perihal Laporan Tindak lanjut Klarifikasi Permasalahan Ketenagakerjaan.

vi. Pada tanggal 4 Februari 2020 dilakukan mediasi Tripatit II
Dilaksanakan di Jakarta oleh Direktorat PPHI, forum rapat mediasi dipimpin oleh Dr. Reytman Aruan, SH., M. Hum., (Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial) dengan agenda klarifikasi & mediasi permasalahan ketenagakerjaan dari para pihak yang berselisih dengan hasil kesepakatan :
a. Terdapat beberapa hal yang sudah menjadi komitmen manajemen untuk dilaksanakan;
b. Terdapat hal – hal yang wajib dilakukan oleh manajemen karena sudah ada keputusan dan pengumuman kepada karyawan;
c. Terdapat hal – hal kebijakan yang pelaksanaan harus disepakati dengan SKSI.

vii. Tanggal 2 Maret 2020
SKSI mengirimkan surat kepada Direktur SDM & Hukum, Nomor S-015/SKSI-PP/III/2020 Tertanggal 2 Maret 2020 Perihal Progres Penyelesaian SK Direksi. Dalam surat meminta penjelasan terkait SK Direksi yang dijanjikan sebagai tindaklanjut dari hasil pertemuan Tripartit II dan usulan agenda bipartit menyikapi dinamika kebijakan perusahaan.

viii. Tanggal 30 April 2020
SKSI mengirimkan surat kepada Direktur Utama Nomor S-025/SKSI-PP/IV/2020 Tertanggal 30 April 2020 Perihal Pembayaran Bonus Kinerja Tahunan. Dalam surat SKSI mempertanyakan keterlambatan & formulasi karena tidak ada komunikasi/ pertimbangan dari SKSI sebagaimana ketentuan dalam PKB yang berlaku dan notulen tripartit 4 Februari 2020 dari Kemenaker.

ix. Pada tanggal 8 Mei 2020
SKSI mengirimkan surat kepada Direktur SDM & Hukum, Nomor S-027/SKSI-PP/V/2020 Tertanggal 8 Mei 2020 Perihal Undangan Bipartit, dalam rangka menyikapi keterlambatan pemberian Bonus Kinerja Tahunan sebagaimana tersebut dalam PKB yang masih berlaku.

x. Pada tanggal 14 Mei 2020
SKSI mengirimkan surat kepada Direktur SDM & Hukum, Nomor S-029/SKSI-PP/V/2020 Tertanggal 14 Mei 2020 Perihal Undangan Bipartit dalam rangka menyikapi surat SKSI Nomor S-027/SKSI-PP/V/2020 Tertanggal 8 Mei 2020 karena tidak ada tanggapan.

xi. Pada tanggal 20 Mei 2020
Manajemen mengeluarkan SK Direksi Nomor 12/Kpts/Dir/2020 Tentang Komite Human Capital, SK Direksi Nomor 13/Kpts/Dir/2020 Tentang Kebijakan Kerahasiaan Penghasilan Karyawan dan SK Direksi Nomor 14/Kpts/Dir/2020 Tentang Bonus Kinerja Tahunan Karyawan Periode Tahun 2019. Pembuatan SK sebagaimana tersebut tidak melibatkan SKSI sebagaimana kewajiban dalam PKB yang masih berlaku.

xii. Tanggal 22 Mei 2020 SKSI mengirimkan surat kepada Direktur SDM & Hukum, Nomor S-033/SKSI-PP/V/2020 Tertanggal 22 Mei 2020 Perihal Undangan Bipartit dalam rangka menyikapi surat SKSI Nomor S-027/SKSI-PP/V/2020 Tertanggal 8 Mei 2020 dan Nomor S-029/SKSI-PP/V/2020 tanggal 14 Mei karena tidak ada tanggapan.

Di saat belum ada penyelesaian atas permasalahan yang ada, pihak perusahaan mengeluarkan 3 SK Direksi tanggal 20 Mei 2020 tanpa ada pembahasan dengan SKSI dan merugikan pihak karyawan. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT Semen Indonesia (Persero)Tbk dengan Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) ditanda tangani para pihak pada tanggal 26 Juni 2019, Pasal 2 ayat 10 “Ketentuan Perusahaan adalah semua peraturan (Surat Keputussan Direksi, Instruksi Direksi) yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang mengikat karyawan yang disetujui Direksi. Ketentuan Perusahaan yang terkait dengan Kesejahteraan karyawan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus SKSI.”

Maka terhadap beberapa Surat Keputusan Direksi yang diterbitkan tanpa melibatkan SKSI sama sekali untuk mendapatkan saran & pertimbangan dapat dinyatakan cacat hukum pada proses formilnya.

Atas berlarutnya perselisihan Hubungan Indutristrial ini, Lokataru telah mengirimkan surat kepada beberapa pihak terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Staf Presiden. Lokataru mendesak pihak terkait dan para pemegang saham ikut menegur jajaran Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan mendorong penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan yang terjadi saat ini. Lokataru juga mendesak pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk segera menyelesaikan perselisihan sesuai dengan azas dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.



#SemenIndonesia

Komentar Anda
Komentar