Hello,

Reader

Berhasil Lobi Kerajaan Saudi Arabia, Calon Jemaah Aceh Bisa Berangkat Umroh dan Haji 
Ilustrasi (ist)
Berhasil Lobi Kerajaan Saudi Arabia, Calon Jemaah Aceh Bisa Berangkat Umroh dan Haji 

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil membocorkan rahasia, sehingga Aceh bisa memberangkatkan jamaah haji dan umroh pada tahun ini.

Legislator senior asal Aceh itu menerangkan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc itu adalah Ketua Alumni Timur Tengah.

"Dia memang ketua jaringan alumni timur tengah, ya move-nya dialah itu," ujar Nasir saat dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Saat ditanyakan apa resep orang Aceh, sehingga bisa melobi pihak Kerajaan Saudi sehingga jamaahnya bisa berangkat haji dan umroh? Nasir mengungkapkan, tentang kekuatan lobi. "Ya mungkin, (kekuatan) lobi, cara dia," pungkas Nasir.

Sebelumnya diberitakan, mengenai peniadaan keberangkatan haji Indonesia dan kemungkinan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi momentum bagi Aceh untuk mengatur sendiri penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.

Penilaian itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc sebagaimana dikutip dari Serambinews.com. Sebab hal ini memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini menyebutkan, di dalam UUPA disebutkan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh, salah satunya penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Hal itu termaktub pada pasal 16 poin 2 huruf e UUPA. Jadi poin ini memungkinkan kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen,” kata anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi bidang agama ini.

Lembaga legislatif dan eksekutif dikatakannya, bisa menyempurnakan regulasi yang sudah ada maupun yang masih kurang untuk lebih optimal pada tahun depan.

Harapannya, lanjut dia, rancangan qanun (raqan) haji dan umrah yang sedang disiapkan sekarang harus fokus untuk mengejewantahkan isi pasal 16 UUPA tersebut.

“Jangan hanya sebagai raqan yang menjiplak Undang Undang Haji nasional,” pungkasnya.

Namun untuk merealisasi kemungkinan perlaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang keistimewaan Aceh, Syech Fadhil menekankan perlu adanya kajian yang lebih dalam.

Kondisi saat ini dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut.



#Haji #aceh #arabsaudi

Komentar Anda
Komentar