Hello,

Reader

Pengamat: Jika Jadi Petugas Partai, Jokowi Tidak Akan Berani Merombak Kabinet
Pengamat: Jika Jadi Petugas Partai, Jokowi Tidak Akan Berani Merombak Kabinet

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang marah dan akan mereshuffle kabinetnya tidak akan terwujud. Pasalnya hal serupa juga pernah disampaikan Jokowi pada bulan Februari 2020 lalu. Namun hingga kini komposisi Kabinet Indonesia Maju tetap seperti sedia kala alias tidak ada perubahan. 

"Febuari lalu bilang reshuffle tapi tidak terjadi. Sulit saya percaya (pernyataan Jokowi). Harusnya kalau bicara harus bertindak," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Senin (29/6/2020).

Jerry menilai, Jokowi tidak berani melakukan perombakan kabinet, karena memang posisinya sebagai petugas partai yang tidak punya wewenang mengeluarkan kebijakan. Selain itu Jokowi juga merasa ketakutan akan ditinggalkan partai pendukungnya jika melakukan suatu tindakan yang dinilai terlalu berlebihan.

Namun demikian Jerry sangat mendukung jika benar Jokowi merombak kabinetnya karena dinilai berkinerja buruk. Apalagi hampir 50 persen para menterinya yang duduk di Kebinet Kerja salah menempati posisi. Jerry menduga, mayoritas menteri yang bakal segera dirombak yakni menteri yang menangani langsung Covid -19 baik dari bidang ekonomi maupun kesehatan.

"Saya lihat yang perlu diganti misalkan Menteri Sosial, Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Keuangan," paparnya.

Ganti Menkeu

Ia mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dianggap kurang maksimal karena nilai rupiah terhadap dolar menjadi terlemah di Asia yakni Rp14.239. Bank Indonesia juga mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau Rp 6.065 triliun, naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini alasan Menkeu diganti dan kasus Covid -19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 54.010 kasus, 2.754 orang meninggal jadi Menkeu perlu di reshuffle," jelasnya. 

Harus Tegas

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang berniat melakukan reshuffle kabinet dan ingin membubarkan lembaga yang yang dianggap tidak maksimal mendukung kinerja presiden di tengah krisis ekonomi yang melanda negara. 

"Mendukung Presiden Jokowi pecat bawahannya yang nakal dan berniat merampok duit negara. Bubarkan lembaga yang gak berguna dan hanya menjadi beban keuangan negara. Selamatkan hidup rakyat dari ancaman krisis ekonomi dan kemiskinan," ujarnya. 

Adi mengatakan pihaknya sangat menanti sikap tegas presiden sejak awal dilantiknya Jokowi dan Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Sebab menurutnya, sejak awal dibentuknya kabinet Indonesia Maju tersebut aroma kepentingan oligarki sudah tercium ditambah kepentingan partai politik begitu melekat daripada kepentingan rakyat dan negara. 

Kepemimpinan Lemah

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai teguran Presiden Jokowi kepada jajaran kabinetnya menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden dalam menangani krisis Covid-19. Pipin menyebut arahan Jokowi lebih banyak berisi keluh-kesah atas masalah di internal kabinet.

"Arahan itu lebih banyak berkeluh-kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," kata Pipin dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Ia juga menilai teguran Jokowi itu menggambarkan rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Pipin menganggap, masalah seperti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan itu tak perlu diungkap kepada publik. "Kalau kerja menterinya enggak beres, silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ancem reshuffle," kata Pipin.

Pipin mengatakan kualitas pemimpin dilihat dari sikapnya terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam menangani krisis. Kata dia, pemimpin baik tak lupa mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam serta tidak mengklaimnya sebagai keberhasilan sendiri. Sedangkan jika gagal, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Bukan menyalahkan orang lain atau anak buah. 

Pipin mengimbuhkan, dalam situasi krisis diperlukan pemimpin yang mampu menjadi nakhoda. "Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh-kesah seakan-akan bukan bagian dari masalah. Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," ucap Pipin.

Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya mengenai penanganan Covid-19. Ia mengatakan tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet. Teguran ini terungkap dari video pernyataan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet pada 18 Juni lalu. Video itu diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni 2020.



#Jokowi #menteri #kabinet #reshufle #partai

Komentar Anda
Komentar