Hello,

Reader

1 Juli 2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Rakyat Bakal Sengsara
1 Juli 2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Rakyat Bakal Sengsara

Jakarta, HanTer - Pengamat kesehatan, Iskandar Sitorus mengatakan, iuran BPJS Kesehatan bakal naik lagi pada 1 Juli 2020 mendatang menunjukkan pemerintah kehilangan arah menempatkan dana-dana segar bagi peningkatan derajat kesehatan rakyat. Oleh karena itu kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini yang mencapai 100 persen harus dibatalkan karena bakal membuat sengsara rakyat.

"Apalagi Mahkamah Agung (Agung) juga telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga pemerintah harusnya menjalankan putusan MA itu," ujar Iskandar Sitorus kepada Harian Terbit, Selasa (30/6/2020).

Iskandar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini akan menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi jika kemampuan dasar rakyat untuk beraktivitas mendapatkan nilai-nilai komersial terhalang maka sudah tidak layak adanya kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Karena mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini sudah tidak rasional. Oleh karena itu kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat disesalkan," tandasnya.

Iskandar menyarankan dari pada menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang bakal ditentang banyak pihak maka baiknya pemerintah cari sektor lain untuk mengembangkan kas negara dalam penanggulangan atau penangan kesehatan. Oleh karenanya, dari pada menaikkan iuran kebutuhan rakyat maka lebih baik pemerintah menaikkan pajak bangunan serta pajak lainnya.

"Jadi kata kuncinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk derajat kesehatan adalah hal yang naif. Lebih baik naikkan pajak bangunan serta pajak lainnya ketimbang harus menaikkan iuran BPJS Kesehatan," paparnya. 

Kebijakan Konyol

Sementara itu, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan konyol yang tak peka terhadap kesulitan ekonomi rakyatnya. Oleh karena itu naiknya iuran BPJS Kesehatan menunjukan pemerintah gagal membangun pranata ekonomi nasional yamg berkeadilan bagi kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana amanah konstitusi UUD 45.

Edysa memaparkan, amanat nasional dalam pembukaan UUD 45 jelas negara harus melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah haruanya bukan malah menyengsarakan rakyatnya. Apalagi jika  membaca dan memahami konstitusi harusnya pelayanan kesehatan adalah hak rakyat. 

"Jadi harusnya pemerintah wajib memberikan kemudahan agar rakyat bisa mengakses RS dengan mudah bukan malah menjadi komersial. Ini rezim tak mampu mensejahterakan rakyat tapi malah menghisap rakyat kecil," tandasnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku Rabu (1/7/2020) besok. Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Berdasarkan beleid dari PP itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta. Sementara iuran mandiri kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan. Sedangkan iuran Mandiri kelas III naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.

Namun, peserta mandiri kelas III masih bisa menikmati tarif lama Rp25.500 per peserta per bulan karena ada bantuan subsidi dari pemerintah. Peserta kelas ini baru membayar penuh iuran sebesar Rp35 ribu mulai 1 Januari 2021.

"Sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP," ungkap Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (30/6/2020).

Pada 2021, iuran kepesertaan kelas mandiri III sebenarnya mencapai Rp42 ribu per peserta per orang. Namun, pemerintah memberi subsidi lagi sebesar Rp7.000 per peserta per bulan.

Sebelumnya, Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Iuran yang berlaku yaitu, mandiri I Rp160 ribu, mandiri II Rp110 ribu, dan mandiri III Rp42 ribu per peserta per bulan. Hanya saja, pungutan iuran tersebut hanya berlaku selama Januari-Maret 2020. Sebab, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan kenaikan iuran tersebut. Alasannya, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Akhirnya, iuran kepesertaan kembali ke awal, yakni Mandiri I Rp80 ribu, Mandiri II Rp51 ribu, dan Mandiri III Rp25.500 per peserta per bulan. Iuran ini berlaku dari April-Juni 2020. Kelebihan bayar peserta atas iuran sesudah kenaikan pada Januari-Maret akan dialih menjadi pembayaran iuran April-Juni 2020.



#BPJS #Kesehatan #iuran

Komentar Anda
Komentar