Hello,

Reader

Legislator Dorong Kemensos Perbaiki Data Kemiskinan
Anggota Komisi VIII DPR RI Husni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Foto: DPR
Legislator Dorong Kemensos Perbaiki Data Kemiskinan

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus. Tetapi politisi Partai Gerindra itu menilai terdapat kendala mengenai data kemiskinan yang perlu diperbaiki.

“Hari ini mudah-mudahan kita membuat sejarah baru dalam rapat kita dengan mitra bahwa dari masa ke masa masalah pendataan kemiskinan selalu menjadi masalah yang harus segera diselesaikan,” tegas Husni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Legislator dapil Sumatera Utara I itu mengatakan, data kemiskinan sudah harus selesai pada tahun 2021 mendatang, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak jelas mengenai nasibnya di Indonesia. “Tahun depan kalau bisa sudah segera diselesaikan kasihan masyarakat jika tidak jelas nasibnya,” imbuh Husni.

Lebih lanjut Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur menilai penyebab tidak berkembangnya data kemiskinan di Indonesia akibat operator desa atau kelurahan yang tidak memberikan data-data secara valid kepada Dinas Sosial (Dinsos) di setiap tingkat daerah.

“Data kemiskinan ini ngaco akibat operator desa tidak memberikan data yang valid kepada Dinsos. Hal tersebut karena mereka itu tidak digaji, jadi ngasih  (data)nya asal-asalan saja, tidak sesuai dengan kenyataan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Anisah manyampaikan operator desa harus diberikan insentif gaji agar meningkatkan semangat dalam bekerja sehingga data-data kemiskinan yang dibutuhkan menjadi tepat. “Makanya operator desa itu harus digaji agar mereka itu semangat jika tidak datanya sulit untuk benar,” tutup legislator dapil Jawa Timur II itu.



#DPR #KomisiVIII #Husni

Komentar Anda
Komentar