Hello,

Reader

SMI, LBP dan Terawan Layak Diganti
SMI, LBP dan Terawan Layak Diganti

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, menteri yang harus diganti adalah Menteri Sosial Juliari Batubara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan (LBP), Menteri Kesehatan Terawan A Putranto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, Menhub Budi Karya dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati (SMI).

Jerry mencontohkan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang sejauh ini dana desa Rp70 triliun peruntukannya belum jelas apakah itu dialokasikan ke Covid-19 atau bagaimana. 

Menurutnya, Menteri Keungan Sri Mulyani juga dianggap kurang maksimal karena nilai rupiah terhadap dolar menjadi terlemah di Asia yakni Rp14.239. Bank Indonesia juga mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau Rp 6.065 triliun, naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Ini alasan Menkeu diganti dan kasus Covid -19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 54.010 kasus, 2.754 orang meninggal jadi Menkeu perlu di reshuffle," kata Jerry kepada Harian Terbit.

Jerry mengungkapkan, serapan anggaran di Kementerian Kesehatan pimpinan Terawan Agus Putranto juga dinilai belum maksimal. Kementerian Kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Dana ini baru terpakai 1,53 persen. 

Selain itu, Menhub Budi Karya juga berpotensi terkena imbas perombakan. Pasalnya, beberapa kali ia kerap menganulir dan mengambil kebijakan yang berseberangan dengan penanganan Civid-19. Seperti memperbolehkan angkutan umum beroprasi dan melonggarkan mudik.

"Waktu lalu kurang tegas soal mudik hingga Jatim jadi zona hitam. Menhub plin-plan dalam mengambil kebijakan," paparnya.

Jerry menilai, pergantian menteri ada indikatornya, mana menteri yang tak bertaji saat Covid-19, selanjutnya mana yang peduli dengan rakyat yakni ikut membantu meringangkan korban. Persoalanya banyak menteri jalan sendiri-sendiri atau one man show dan tidak mau ikut arahan Presiden Jokowi.

"Ada pula yang one man show serta do less but talk more (sedikit berbuat bicara lebih) atau kata lain banyak bicara," jelasnya.

Jerry menilai, ada beberapa kebijakan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi bukan ranah dan domain kementeriannya justru diambil alih. Dia pun meminta Jokowi cermat dalam merotasi para menteri. 

“Inilah yang membuat Presiden marah dan geram. Kalau yang kerjanya baik kenapa harus digusur, apalagi berprestasi. Misalkan Nadiem Makarim di switch posisinya ke BKPM ataupun tempat Bahlil Lahaladia," tandasnya.

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan meminta presiden untuk segera mengevaluasi kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir (ET). Alasannya, ada dugaan pengisian jabatan di BUMN terindikasi KKN dan terjadinya rangkap jabatan.

Selain kementerian BUMN, kementerian sosial yang dipimpin Juliari Batubara pun ikut disorot terkait persoalan pendistribusian Bansos yang lambat dan tidak merata. "Serta meminta presiden untuk menugaskan KPK dan BPK untuk mengaudit anggaran Bansos agar publik menjadi transparan," katanya.



#Jokowi #menteri #kabinet #reshufle #luhut #srimulyani

Komentar Anda
Komentar