Hello,

Reader

Indonesia Halal Watch Gugat BPJPH Ke PTUN Jakarta
Direktur Eksekutif IHW, Dr Ikhsan Abdullah
Indonesia Halal Watch Gugat BPJPH Ke PTUN Jakarta

Jakarta, HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) mengugat Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) ke PTUN Jakarta. Gugatan diajukan karena BPJPH telah melakukan pelanggaran dan menabrak undang-undang secara berulang kali terkait Sistem Jaminan Halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

"Kami dengan sangat terpaksa mengambil sikap atas tindakan BPJPH yang telah melakukan pelanggaran dan menabrak Undang-Undang berulang kali," kata Direktur Eksekutif IHW, Dr Ikhsan Abdullah dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Dr Ikhsan menuturkan, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Prof. Ir. Sukoso, Kepala BPJPH adalah dengan meresmikan PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerjasama dengan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang telah diamanati UU JPH. Perbuatan BPJPH yang melakukan peresmian PT. Sucofindo sebagai LPH
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang (Detournement de 
pouvoir) dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

"BPJPH dibawah kepemimpinan Bapak Sukoso telah melakukan perbuatan dan menabrak UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (PP No 31 Tahun 2019) dan turunannya yang seharusnya dijadikan acuan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal," jelasnya.

Dr Ikhsan memaparkan, fakta bahwa BPJPH tidak perform dan tidak capable dalam melaksanakan amanah sebagai BPJPH sudah sangat jelas yakni dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 
tentang Layanan Sertifikasi Halal tanggal 12 November 2019 yang memberikan kembali kewenangan 
Kepada MUI dan LPPOM MUI untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal, sampai BPJPH benar-benar 
telah siap.

"BPJPH sebagai suatu lembaga yang merupakan stakeholder dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal, 
seharusnya mengetahui juga memahami keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait dengan Sistem Jaminan Halal, namun justru sebaliknya dengan secara sadar dan sengaja melaksanakan kewenangannya tanpa berlandaskan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntanbilitas dan transparansi," jelasnya.

Dr Ikhsan mengakui, sebelum menggugat, pihaknya telah mengajukan upaya administratif melalui Surat 
Nomor 35/Out/IAP/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020. Namun karena tidak adanya tanggapan maka pihaknya
kembali menyampaikan Surat Nomor 36/Out/IAP/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020, yang meminta kepada BPJPH untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan peresmian LPH PT. Sucofindo. 

"Mengingat tidak adanya tanggapan dan merasa diabaikan, maka Indonesia Halal Watch pada hari Rabu 
tanggal 1 Juli 2020, mengambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Gugatan tersebut telah diregister sesuai Perkara Nomor : 
126/G/2020/PTUN.JKT," ungkapnya.

Dal gugatan tersebut, sambung Dr Ikhsan, pengacara atau Advocat IHW adalah H. 
Syaeful Anwar, SH., MH., Yusriza Abdullah P, SH., MH., Deny Adi Pratama, SH, dkk dari Kantor H. Ikhsan Abdullah & Partners yang beralamat di Wisma Bumiputera Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan.

Dasar diajukannya gugatan tersebut yaitu tindakan BPJPH yang menetapkan dan mengesahkan PT 
Sucofindo sebagai LPH dengan tidak melakukan kerja sama dengan MUI sebagaimana amanat dari ketentuan yang terdapat pada UU JPH, PP JPH dan Permenag JPH, merupakan tindakan dan keputusan 
yang telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal dan Peraturan Pelaksananya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Hingga berita ini ditulis masih menunggu konfirmasi dari Prof. Ir. Sukoso, selalu Kepala BPJPH. 



#IndonesiaHalalWatch #IkhsanAbdullah

Komentar Anda
Komentar