Hello,

Reader

Tajuk: Miris, Kenapa Kepala Daerah `Doyan` Korupsi
Tajuk: Miris, Kenapa Kepala Daerah `Doyan` Korupsi

Prihatin. Kepala daerah yang terlibat korupsi terus bertambah jumlahnya. Hingga saat ini sudah ratusan kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan karena kasus korupsi. Teranyar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar melalui kegiatan tangkap tangan pada Kamis (2/7). 

Ismunandar diamankan bersama istrinya yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek Unguria. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemkab setempat pada tahun anggaran 2019—2020.

Saat dilakukan OTT, penyidik KPK menyita uang tunai sebesar Rp170 juta, buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, serta sertifikat dan deposito senilai Rp1,2 miliar

Berdasarkan data dari KPK, jumlah kepala daerah yang ditangkap sejak tahun 2004 hingga 2019 sebanyak 105 kepala daerah. Bupati merupakan kepala daerah yang paling banyak ditangkap oleh KPK, 63 orang. Kemudian, disusul oleh Wali Kota sebanyak 24 orang. 

Lalu kenapa kepala daerah ‘doyan’ korupsi? Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, antara laun politik berbiaya tinggi itu mendorong kandidat, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara.

Menurut dia, politik biaya tinggi bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Ada sejumlah faktor lain sesuai adagium niat dan kesempatan.

Penyebab kedua kepala daerah korupsi, kata Hamzah, masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Hal ketiga adalah politik dinasti. Dari tersangka lain yang turut diamankan adalah ketua DPRD Kutai Timur yang juga istri dari sang bupati Kutai Timur. Fakta itu, menurut kajian SAKSI, menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara.

Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara pemerintah dan DPRD. Kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti

Semakin gencar KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), ternyata tak membuat kepala daerah dan pejabat negara lainnya kapok menerima suap, melakukan tindak pidana korupsi. Seakan-akan mereka tidak ada takutnya masuk penjara.

Kita prihatin. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sudah terlalu banyak. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat publik negeri ini terkejut, sekaligus membuat kita prihatin dengan tindakan amoral para kepala daerah itu.

Apa yang terjadi sehingga para kepala daerah melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak, dan disaat KPK terus-menerus melakukan OTT, disaat itu pula para kepala daerah dengan ‘ganasnya’ menilep uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ada sekitar 343 kepala daerah yang berperkara hukum, baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Sebagian besar dari jumlah tersebut terkait masalah pengelolaan keuangan daerah.

Kepala daerah yang ditangkap KPK itu paling banyak adalah kasus suap, pengadaan barang atau jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, TPPU.

OTT terhadap para kepala daerah itu semakin menunjukkan bahwa urusan suap menyuap sepertinya sudah lazim dilakukan para pejabat di negeri ini. Lihat saja dari beberapa kasus yang diungkap lembaga pemberantasan anti korupsi seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.

Kita mengingatkan, sebagai pejabat negara terutama para kepala daerah yang diberi amanah oleh rakyat seharusnya menjadi panutan bagi rakyat.  Pejabat Negara juga penjaga moral, karenanya dia pun harus bermoral baik. 

Di era serba krisis ini, rakyat sangat membutuhkan adanya komitmen etis dan leadership moral serta kepekaan nurani dari pejabat negara. Rakyat juga berharap pemimpin mereka memiliki komitmen ‘demi kepentingan bangsa dan rakyat’, bukan demi kepentingan anak, istri, keluarga dan sahabat.’  

Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. 

Itulah sebabnya, kita semua harus sepakat memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk kepala daerah dan wakil rakyat. Jangan berikan mereka kemudahan-kemudahan kecuali hal-hal tertentu. Hal ini agar ada efek jera bagi pejabat negara lainnya.



#Korupsi #kepaladaerah #gubernur #walikota #bupati #kpk

Komentar Anda
Komentar