Hello,

Reader

Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final
Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final

Jakarta, HanTer - Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terkait uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden-wakil presiden terpilih dipersoalkan. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa putusan itu baru dirilis oleh MA.

Putusan MA ini pun menjadi polemik. Ada yang berpendapat putusan tersebut menyatakan bahwa secara de jure Joko Widodo (Jokowi) bukan Presiden Indonesia.  Ada juga yang menyatakan putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menegaskan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final," kata Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa malam.

Putusan MA ini, kata dia, tidak ada dampaknya sama sekali karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.

Ia menegaskan bahwa hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

"Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan," katanya dilansir Antara.

Secara De Jure

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, secara de jure Joko Widodo (Jokowi) bukan Presiden Indonesia. Karena dengan jelas putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 dengan tegas mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari para pemohon, yakni, Rachmawati Soekarnoputri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Ristiyanto, Muhammad Syamsul, Putut Triyadi Wibowo, Eko Santjojo, dan Hasbil Mustaqim Lubis.

"Jadi secara de jure Jokowi bukan Presiden Indonesia maka penetapan Jokowi sebagai pemenang pemilihan Presiden 2019 batal demi hukum," kata pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, tegas Aminudin kepada Harian Terbit, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin saat menghadapi sengketa Pilpres 2109 mengemukakan,  putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

"Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Menurut Yusril, putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019. Ia mengingatkan, MA tidak punya wewenang terhadap sengketa pilpres, melainkan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang.

"Menang-tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno," jelas Yusril.

PAN Heran 

Sementara itu Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan mengapa putusan itu baru dirilis oleh MA. "Saya menyoal dulu ini, mengapa sih keputusan MA ini baru dipublikasikan setelah 9 bulan lebih, pemilu kan selesai sekitar Juli ya, setelah hampir satu tahun selesainya pemilu, baru diumumkan?" kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).
 
MA sendiri telah memberi penjelasan jika dirilisnya putusan yang telah diketok pada Oktober 2019 itu masih sesuai dalam koridor waktu sesuai ketentuan. PAN, yang merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu, merasa aneh jika putusan kemenangan Rachmawati baru dirilis.

"Merasa aneh aja, kenapa baru sekarang? Sudah dijawab sama MA katanya masih di dalam koridor waktu yang ditentukan. Pertanyaannya, walaupun masih dalam koridor waktu kan ada pilihan dari MA, kenapa memilih sekarang, nggak memilih kemarin? Oke, masih di koridor yang dibolehkan, tapi kenapa dia memilih waktu di akhir, nggak di awal saja?" tanya Saleh.

Tak Berpengaruh

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut Putusan MA Nomor 44/2019 tidak mempengaruhi penetapan hasil pemilu 2019. "Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020), 

Hasyim menjelaskan, putusan MK nomor 50 Tahun 2014 adalah Putusan PUU, maka Putusan MK tersebut bersifat erga omnes, artinya berlaku mengikat untuk semua. Karena UU pada dasarnya berlaku mengikat untuk semua, maka Putusan PUU juga bersifat berlaku mengikat untuk semua.

Berbeda dengan putusan MK PHPU sifatnya putusan tersebut hanya berlaku case by case, yaitu putusan hanya berlaku mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja.



#Pilpres #jokowi #mahkamahagung

Komentar Anda
Komentar