Hello,

Reader

Pengamat: Sejak Dahulu BUMN Jadi Sarang Korupsi, Erick Thohir Akui Ada 53 Kasus
Pengamat: Sejak Dahulu BUMN Jadi Sarang Korupsi, Erick Thohir Akui Ada 53 Kasus

Jakarta, HanTer - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan keuangan negara.  Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, korupsi di BUMN dibicarakan Erick dengan lembaga antirasuah itu, Rabu (8/7/2020).

Namun, Nawawi mengatakan Erick Thohir tidak secara khusus membicarakan 53 kasus korupsi tersebut. "Tidak secara khusus hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," kata dia.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, membenarkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan Negara. Namun menurut Uchock jumlah BUMN yang terindikasi ada korupsi, jumlahnya lebih dari 53.

Uchok menurutkan, sudah sejak dahulu banyak BUMN menjadi sarang korupsi. “Data 53 BUMN korupsi yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir sangat sedikit sekali. Karena korupsi di BUMN juga sudah menjadi budaya,” katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Oleh karena itu Uchok hanya tertawa untuk membersihkan BUMN dari korupsi. Karena bagaimana BUMN bisa bersih dari korupsi jika jajaran direksi dan komisarisnya juga titipan dari penguasa.

Gerak Cepat

Senator ProDem, Syafti Hidayat menegaskan, KPK harus bergerak cepat mengusut tuntas 53 kasus korupsi di BUMN yang disebutkan Erick Thohir. Karena potensi kerugian negara tak boleh dibiarkan dari perilaku korupsi di BUMN. Oleh karena itu para pelaku korupsi di BUMN harus diseret ke meja pengadilan dan hartanya juga harus disita oleh negara.

"Sebagai rakyat, kita harus bersyukur ada seorang menteri yakni Menteri BUMN yang berani terus terang membuka kasus-kasus korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Ini bisa jadi contoh yang baik untuk kementerian yang lainnya," ujarnya.

Syafti menegaskan, korupsi adalah musuh rakyat dan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau extravaganza ordinary crime yang harus ditumpas sampai ke akar - akarnya. Apalagi berdasarkan laporan dari tranparancy internasional bahwa Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik. Sehingga korupsi harus hilang dari Indonesia.

Syafti mengungkapkan, tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Apalagi jika jajaran direksinya dan komisarisnya titipan dari penguasa. Karena lantai bisa bersih jika digunakan sapu yang bersih. Membersihkan budaya korupsi hanya persoalan niat. Jika pemberantasan korupsi hanya sekedar retorika tanpa tindakan yang nyata maka cita - cita kemerdekaan hanya mimpi belaka.

Diusut Serius

Direktur Government Watch (Gowa), Andi Saputra mengakui, sejak dahulu BUMN memang menjadi sarang korupsi. Oleh karena itu Andi tidak yakin juga Erick Thohir bakal serius mengungkap korupsi BUMN secara tuntas. Karena bisa jadi apa yang dilakukan Erick Tohir hanya sekadar upaya untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orangnya Menteri BUMN sebelumnya.

Andi meminta korupsi di BUMN harus diusut tuntas dan serius oleh Erick Thohir bersama KPK. Karena praktik korupsi BUMN tergolong cukup mudah sesudah pemerintah memberi kelonggaran kepada BUMN untuk mengelola pengadaan barang dan jasanya sendiri tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kemudahan korupsi di BUMN, sambung Andi, berangkat dari alur penyertaan modal yang substansinya adalah uang negara mengalir masuk ke neraca pendapatan BUMN, selanjutnya terakumulasi bersama-sama sumber pendapatan yang lain, dikeluarkan dalam bentuk belanja perusahaan (BUMN). 

Dengan demikian pengadaan barang/jasa BUMN bukan bersumber dari belanja APBN namun dari belanja perusahaan, yang tata caranya tidak wajib mengacu pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari sinilah kemudian yang mengakibatkan menjamurnya praktik dilingkungan direksi BUMN. Apalagi fungsi pengawasan Dewan Komisaris tidak berjalan optimal.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, dirinya terus memperketat pengawasan di perusahaan milik negara untuk mencegah tindak korupsi. Tanpa bermaksud menuduh, ia mengatakan peran BUMN pada masa kepemimpinan sebelumnya tidak jelas.

"BUMN dulunya pegang peran ganda untuk pelayanan publik. Problemnya, garis merah tak jelas, direksi campur adukan penugasan dan bisnis tak benar. Makanya terjadi korupsi," keluhnya dalam sesi webinar, Kamis (2/7/2020).

Menurut data yang ia pegang, saat ini sudah ada 53 kasus Korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. "Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini," ujar Erick Thohir.

Oleh karenanya, ia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelas dia.

Erick Thohir meminta seluruh pegawainya bekerja dengan prinsip 'akhlak', sejalan dengan diterapkannya logo baru ini. Adapun, 'akhlak' merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis dan loyal. Pegawai Kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri harus memiliki akhlak dan tidak mengedepankan pribadi.

"Tentu kalau hasil tantiem bapak-bapak, hasil kerja bapak-bapak, tapi kalau dari yang lain, jangan. Ada 53 kasus hukum di BUMN yang kita enggak mau terulang lagi, ini kenapa akhlak penting," tegas Erick Thohir.



#Korupsi #bumn

Komentar Anda
Komentar