Hello,

Reader

ProDem Kecam Buronan Djoko Tjandra Bisa Bebas Berkeliaran
ProDem Kecam Buronan Djoko Tjandra Bisa Bebas Berkeliaran

Jakarta, HanTer - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyayangkan ketidakberdayaan pemerintah menghadapi buronan kelas kakap, Djoko Tjandra. Terpidana kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu bisa bebas keluar masuk Indonesia.

“Pemerintah justru mempertontonkan kejenakaan. Sibuk membagi-bagi proyek dan jabatan, sementara rakyat seolah tidak menjadi perhatian sama sekali. Saat pendemik dan ekonomi rakyat sekarat, pemerintah malah sibuk bagi proyek dan jabatan,” kata Iwan seperti dilansir Rmol.ID.

Akibatnya, kata Iwan, Djoko Tjandra bisa dengan mudahnya berkeluyuran di negeri ini. Bahkan Djoko Tjandra secara leluasa masuk ke dua kantor institusi pemerintah. Pertama ke Kantor Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama untuk membuat KTP-el, kedua mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya. 

Uniknya, sambung Iwan Sumule, Djoko Tjandra mendapat pelayanan yang baik. Pembuatan KTP-el tidak lebih dari satu jam, sedang pengajuan PK teregister. “Buronan lalu lalang bukan ditangkap malah dilayani bagai raja,” sindir Iwan.

Ombudsman

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, Joko Soegiarto Tjandra mendaftarkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Untuk mengajukan PK, Joko Soegiarto Tjandra wajib melampirkan copy KTP. Setelah ditulusuri Joko telah melampirkan copy KTP tertanggal 8 Juni 2020.

"Artinya KTP tersebut baru dicetak pada tanggal 20 Juni 2020," ujar Boyamin dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Boyamin memaparkan, Joko Soegiarto Tjandra karena diluar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP-el maka sesuai ketentuan datanya non aktif sejak 31 Desember 2018. Meskipun datanya telah non aktif, ternyata Joko S Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP-el pada tanggal 8 Juni 2020  dan diduga melakukan rekam data  pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020. Rekam data dan cetak KTP-el dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl. Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama , Jakarta Selatan. 

"Hal ini cocok dengan alamat pada Permohonan PK," ujarnya.

Semestinya, sambung Boyamin, Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi Warga Negara lain Papua Nugini dalam bentuk memiliki Pasport Negara Papua Nugini. Hal ini sesuai Pasal 23 Ayat (8)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki Pasport Negara lain. 

KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950. Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di Pengadilan tahun lahir 1950 maka semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko Tjandra.

"Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra dapat merekam data dan memperoleh KTP-el maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman pada hari Selasa tgl 7 Juli 2020 bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia," tegas Boyamin.

Sebelumnya pada Agustus tahun 2000, Djoko Tjandra didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Namun, Majelis hakim memutuskan Djoko lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah tindak pidana melainkan perdata. Ia diputus lepas dari tuntutan. Dalam kasasi, MA pun memperkuat putusan itu.

Kejaksaan Agung pada Oktober 2008 kemudian mengajukan peninjauan kembali kasus tersebut. Pada Juni 2009 MA menerima peninjauan kembali yang diajukan dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Djoko. Belum sempat dieksekusi, ia diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini. Ia sempat mengajukan PK tapi ditolak. Kini, Djoko Tjandra kembali mengajukan PK. 

Sidang PK

Sidang Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali ditunda karena buronan kasus cessie Bank Bali itu tak hadir. Ketidakhadiran Djoko dengan pelampiran surat sakit dari klinik. Saat ini Djoko masih menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim ketua Nazar Effriadi menunda sidang hingga Senin (20/7/2020). Ini kali kedua Djoko Tjandra tak hadir. Sidang pertama pada sekitar akhir Juni 2020 juga ditunda karena Djoko Tjandra tidak hadir dengan alasan sakit.

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, usai persidangan mengatakan kliennya masih menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Keterangan sakit pemohon dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang telah dilampirkan oleh kuasa hukum dalam sidang.

"Sakit apa tidak ada informasinya. Beliau (Djoko Tjandra) sakit, kita minta keterangannya supaya bisa dipertanggungjawabkan di persidangan, dan sudah diberikan kepada kami. Dan dalam surat keterangan itu juga tidak dijelaskan secara spesifik sakitnya," kata Andi, Senin (6/7/2020).

Keberadaan Djoko Tjandra masih menjadi misteri. Ia kabur sejak tahun 2009 menghindari hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA). Ia pun sempat dikabarkan kabur dan menjadi warga negara Papua Nugini (PNG). Keberadaan Djoko Tjandra di Indonesia kemudian sempat ramai setelah dia dikabarkan mengajukan PK.

Andi mengakui bahwa kliennya benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan permohonan PK pada 8 Juni 2020. Ia mengakui Djoko Tjandra yang mendaftar secara langsung. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Termasuk soal keberadaan Djoko Tjandra saat ini. "Hadir, bertemu dengan tim kami untuk masukkan PK-nya," kata Andi.



#Djokotjandra #korupsi #bankbali #polisi #kejaksaan #bin

Komentar Anda
Komentar