Hello,

Reader

Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden
Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden

Jakarta, HanTer - Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.”

"Namun Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tidak berimplikasi yuridis pada ketidakabsahan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amien," ujar Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA), Tohadi kepada Harian Terbit, Kamis (9/7/2020).

Tohadi menegasakan, putusan MA tersebut tidak memiliki implikasi yuridis pada ketidakabsahan paslon presiden dan wakil presiden terpilih, karena: pertama, Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 diputuskan pada tanggal 28 Oktober 2019, sedangkan penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada tanggal 30 Juni 2019. 

"Jadi, Putusan MA ini tidak berlaku surut dan diberlakukan pada peristiwa hukum sebelumnya," jelasnya.

Kedua, sambung Tohadi, norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019  yang dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019  bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu adalah merupakan tafsir konstitusional Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014 atas ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. 

"Berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, maka norma hukum yang ada Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019  adalah konstitusional," tandasnya.



#Mahkamahkonstitusi #pilpres #presiden #mahkamahagung

Komentar Anda
Komentar