Hello,

Reader

Jadi Duri Dalam Sekam, Bubarkan OJK
Jadi Duri Dalam Sekam, Bubarkan OJK

Jakarta, HanTer - Mantan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

“Bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet.

Pimpinan OJK

Sementara itu, Analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengatakan, adanya pihak yang ingin membubarkan OJK dengan alasan gagal mengawasi otoritas keuangan, terjadinya pembobolan Jiwasraya dan maraknya kasus pinjaman bodong yang merugikan masyarakat, bukan berarti kegagalan OJK, melainkan pucuk pimpinan dari OJK yang seharusnya dipersalahkan. 

"Saya dapat kabar, Ketua OJK yang sekarang ini (Wimboh Santoso) sangat tidak transparan atas situasi yang sebenarnya terjadi," kata Gede Sandra kepada Harian Terbit, Minggu (12/7/2020).

Gede menegasakan, permasalahan yang terjadi di OJK saat ini sangat jelas adalah masalah personil. "Saya merasa ada yang tidak beres dengan profil Ketua OJK saat ini. Mungkin saja terkait konflik kepentingan. Untuk itu Presiden dan DPR dapat saja untuk menunjuk pimpinan OJK yang baru, yang lebih kompeten dan dapat bekerjasama dengan para menteri terkait," tandasnya.

Oleh karena itu, sambung Gede, masalah yang terjadi di OJK saat ini karena personalnya bukan lembaga atau institusinya. Karena Ketua OJK yang sebelumnya, yakni Mulyaman Hadad jauh lebih terbuka dan profesional. Sehingga banyak masalah yang terjadi di OJK saat ini justru pada saat Wimboh memimpin OJK. Saat ini banyak kandidat yang bisa menggantikan Wimboh sebagai Ketua OJK.

"Saya rasa banyak ekonom-ekonom yang lebih berbakat dan layak menjadi kandidat pimpinan OJK, tiga di antaranya yaitu Dradjad Wibowo, Hendri Saparini, atau Anthony Budiawan," ungkapnya. 

Super Body

Pengamat Ekonomi Milenial Alumni ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia), Andi Rante mengatakan, dari kasus Jiwasraya, OJK terkesan menjadi duri dalam daging, bukan mengatasi tapi oknum dari PT Jiwasraya malah menjadi bagian dari pengambilan uang nasabah. Oleh karena itu kewenangan OJK dalam hal regulator, pengaturan, pengawasan jasa keuangan dikembalikan ke BI sebagai Bank Central atau kembali dibawah pengawasan langsung Kementerian Keuangan seperti BAPEPAM-LK.

"Tapi dengan aturan yang makin di perketat sehingga antara BI dan Kemenkeu bisa saling bersinergi dalam hal regulator, pengawasan, dan pengaturan sektor jasa keuangan," paparnya.



#OJK #Jiwasraya

Komentar Anda
Komentar