Hello,

Reader

Ungkap Persekongkolan Jahat Dalam Kasus Djoko Tjandra, Tangkap Semua yang Terlibat
Ungkap Persekongkolan Jahat Dalam Kasus Djoko Tjandra, Tangkap Semua yang Terlibat

Jakarta, HanTer - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun mengatakan, ada beberapa pihak yang diduga turut serta membantu proses masuknya buronan kelas kakap Djoko Tjandra ke Indonesia. Menurutnya, rangkaian proses administrasi yang dilakukan Djoko Tjandra diduga mendapatkan fasilitas khusus dari lembaga terkait. 

"Melihat kejadian ini maka wajar saja jika publik mempertanyakan komitmen negara dalam melakukan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar Tama S Langkun kepada Harian Terbit, Kamis (16/7/2020).

Tama menyebut, dalam proses masuknya buronan itu ke Indonesia. imigrasi seakan membiarkan begitu saja Djoko Tjandra masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia, padahal yang bersangkutan merupakan buronan. Juga adanya dugaan penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice interpol. 

“Kelalaian imigrasi karena menerbitkan paspor Djoko Tjandra.  Kejaksaan tidak serius dalam upaya mendeteksi keberadaan buronan termasuk aset yang harus dikembalikan kepada Negara,” ujar Tama.

Menurutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membiarkan buronan kelas kakap mendaftarkan pengajuan Peninjauan Kembali, tanpa menginformasikan kepada penegak hukum yang bertanggungjawab melakukan eksekusi (Kejaksaan). 
 
"Akibatnya citra penegakan hukum tercoreng. Karena buronan kasus korupsi itu dapat dengan mudah lalu lalang di Indonesia. Padahal yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik kejahatan korupsi dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp 546 miliar," ujarnya.

Tama menegaakan, atas lolosnya Djoko Tjandra maka ICW meminta agar Kapolri Jenderal Idham Azis harus segera memecat Brigjen Prasetijo Utomo dari anggota Kepolisian dan meneruskan persoalannya ke ranah hukum. Selain itu KPK harus melakukan penyelidikan atas indikasi tindak pidana korupsi (suap) yang diterima pihak-pihak tertentu yang membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Djoko Tjandra untuk bisa mondar-mandir ke Indonesia tanpa terdeteksi.

"Kejaksaan Agung juga harus segera melaksanakan pendeteksian keberadaan sekaligus menangkap Djoko Tjandra agar yang bersangkutan menjalani masa hukuman," paparnya.

Tak Hanya Kepolisian

Sementara itu, Direktur Kajian Ideologi dan Pemikiran Tjokroaminoto Institute, Dede Prandana mengatakan, lolosnya Djoko Tjandra dari jeratan hukum Indonesia maka jangan hanya menumpangkan kesalahan kepada aparat kepolisian saja. Karena adanya surat perjalanan Djoko Tjandra tidak akan terjadi seandainya antar instansi terjalin komunikasi yang baik.

"Itu yang sangat saya sayangkan. Kasus ini tidak akan terjadi jika antar instansi sudah menjalin komunikasi yang baik. Karena penanganan kasus Djoko Tjandra ini melibatkan banyak instansi. Tak hanya instansi kepolisian saja," jelasnya.

Menurut Dede, jika saling salah menyalahkan maka kasus ini akan menguap. Sehingga hukuman yang harusnya ditimpakan terhadap Djoko Tjandra tidak akan terealisasi. Sebab, adanya upaya saling menyalahkan itu bisa menjadi peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan kongkalikong agar kasus Joko Tjandra jalan di tempat.

Dede meminta agar polisi harus mengusut oknum polisi yang terlibat. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi polisi lainnya jika melakukan kesalahan. Apalagi polisi juga memiliki pengadilan yang khusus untuk menghukum oknum polisi yang bersalah.

Copot Nugroho 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga meminta dugaan suap menyuap dibalik persekongkolan jahat melindungi buronan kakap Joko Tjandra harus diusut tuntas dan Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Joko Tjandra juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Neta mengungkapkan, dari penelusuran IPW "dosa" Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang "dosa" Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16:April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra. 

"Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu Bangsa Indonesia itu," ujarnya.

Neta menuturkan, adanya fakta tersebut maka pihaknya meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Joko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, maka IPW meragukannya. Sebab dua institusi besar di Polri yakni Bareskrim dan Interpol "memberikan karpet merah" kepada Djoko Tjandra.

"Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Djoko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra. Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri," jelasnya.

Neta juga meragukan jika kedua Brigjen Polri tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi "memberikan karpet merah" pada Djoko Tjandra. Oleh karena itu Neta mempertanyakan Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Djoko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo.

"Kenapa Dirjen Imigrasi juga tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Djoko Tjandra sudah dihapus? Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri," tanyanya.

Diperiksa 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Div Propam Polri telah memeriksa Brigjen NS yang diduga menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dirjen Imigrasi tentang penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dari daftar red notice Interpol.

"Div Propam sudah memeriksa Pak NS dan belum selesai," kata Irjen Argo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Dari hasil pemeriksaan sementara, NS diduga telah melanggar kode etik Polri.

Selain masih akan memeriksa NS, Propam juga akan memeriksa saksi-saksi lainnya. "Propam masih periksa saksi-saksi lain yang mengetahui, memahami, melihat, mendengar terkait hal ini," katanya.



#Djokotjandra #korupsi #bankbali #polisi

Komentar Anda
Komentar