Hello,

Reader

Pro Kontra RUU BPIP, HRS Center Tantang Megawati Debat
Pro Kontra RUU BPIP, HRS Center Tantang Megawati Debat

Jakarta, HanTer - Habib Rizieq Syihab Center (HRS Center) melayangkan undangan debat terbuka kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). HRS Center menantang Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah dan Prof. Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP untuk debat. 

“Dari HRS Center, penantang tunggal Dr. Abdul Chair Romadhon selaku direktur. Sedangkan pihak tertantang, Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah dan Prof. Yudian Wahyudi sebagai kepala. Dengan catatan tidak dapat diwakilkan,” papar Direktur HRS Center, Dr. Abdul Chair Ramadhan kepada Harian Terbit, Rabu (22/7/2020).

Rmadhan menilai, debat penting karena itu Dr Abdul Chair meminta kepada BPIP untuk melayani ajakan debat terbuka tersebut.

“Debat terbuka ini dipandang penting di tengah adanya desakan menuntut pembubaran BPIP. Terlebih lagi dengan adanya rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila dan Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kontroversial, menimbulkan kegaduhan yang masif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Abdul Chair menegaskan, tema yang diusung HRS Center selaku penantang adalah “Menimbang Pembubaran BPIP”. Adapun untuk BPIP sebagai tertantang, dipersilahkan untuk menentukan sebaliknya. Untuk kepentingan teknis pelaksanaan debat, Dr Abdul Chair menunjuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 selaku pihak kuasa penantang debat.

Dr Abdul Chair menyebut, RUU BPIP akan menguatkan otoritas BPIP sebagai organ tunggal penafsir Pancasila, khususnya dalam tataran penyelenggaraan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Titik kritisnya adalah BPIP akan menjadi Polisi, Jaksa sekaligus Hakim untuk memproses hukum siapapun yang dituding anti Pancasila.

Akibatnya, sambung Dr Abdul Chair, BPIP akan mewujud sebagai "Harder Kekuasaan" yang akan mendatangi segenap elemen umat untuk mendapatkan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila atau akan diperlakukan sebagai pesakitan Pancasila.

"Kesimpulannya, RUU BPIP sama saja dengan RUU HIP bahkan lebih berbahaya. Karena itu, umat Islam tidak boleh tertipu dan menerima RUU BPIP dengan dalih sudah tidak lagi sama dengan RUU HIP. Artinya, perjuangan masih panjang. Segenap umat Islam, wajib terus bersiaga untuk menghadapi berbagai dinamika politik yang bisa tidak terduga," tandasnya

Sangat Bagus

Menanggapi ajakan debat terbuka tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Ismail Rumadan, SH, MH mengatakan, tantangan untuk berdepat di ruang publik tentu hal yang sangat bangus terutama terkait dengan tema-tema yang kontroversial di masyarakat seperti BPIP, dan lain-lain. Perdebatan di ruang publik penting juga untuk memberikan proses pembelajaran demokrasi yang transparasi atas sebuah gagasan dan konsep. 

"Jadi debat itu ibarat uji publik terhadap suatu konsep dan pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya menilai sejauh mana konsep atau gagasan yang ditawarkan," paparnya.

Terkait apakah tim Megawati mau meladeni ajakan debat tersebut, Dr Ismail menyebut, Megawati mau meladeni atau tidak ajakan debat tersebut, bukan masalah berani atau tidak, tapi ajakan debat tersebut sebagai momentum bagi kedua belah pihak untuk saling beradu argumen terkat konsep mereka masing-masing tentang BPIP yang saat ini menjadi kontoversi di masyarakat.

"Saya pikir bu Mega pasti mau terima ajakan debat tersebut. Tapi kalau suasananya pada emosi mungkin tidak yakin bu Mega mau debat. Pasti bu Mega tidak mau dalam suasana menengangkan begini," paparnya.

Diketahui Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan DPR sepakat mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Kesepakatan itu diumumkan Mahfud MD dan Ketua DPR, Puan Maharani, kepada wartawan pada Kamis (16/7/2020).

Dalam penjelasannya, Puan menegaskan bahwa RUU BPIP tidak sama dengan RUU HIP yang memuat "pasal-pasal kontroversial" seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila.

Adapun Mahfud menekankan sikap pemerintah yang mengharuskan adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai pijakan RUU BPIP. Kemudian rumusan Pancasila harus sesuai dengan lima sila yang dibacakan Presiden Soekarno pada 18 Agustus 1945.

Sebelumnya, berbagai ormas Islam melancarkan protes terhadap pembahasan RUU HIP, dan pengubahan menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) jika substansinya mereduksi lima sila di Pancasila menjadi satu sila yang tercantum dalam Pasal 7, dan tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI.



#BPIP #pancasila #habibrizieq #megawati

Komentar Anda
Komentar