Hello,

Reader

MAKI: Cabut Status Kewarganegaraannya, Kemlu Siap Membantu Pulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia
MAKI: Cabut Status Kewarganegaraannya, Kemlu Siap Membantu Pulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia

Jakarta, HanTer - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) siap membantu memulangkan buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang diduga lari ke Malaysia.

“Kemlu siap sedia manakala proses hukum yang melibatkan otoritas hukum RI sudah masuk proses hubungan lintas negara,” kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah dalam pengarahan media secara daring dari Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Namun, hingga saat ini informasi keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia hanya berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, sehingga perlu dipastikan lebih lanjut.

Dalam hal ini, kata Faizasyah, otoritas hukum RI yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti.

“Pada dasarnya Kemlu siap memfasilitasi penegak hukum RI dalam proses pengembalian Djoko Tjandra ke Indonesia melalui kerja sama hukum yang tersedia,” ujar dia dilansir Antara.

Cabut Status WNI 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Surat permohonan telah dikirim ke Sektariat Negara (Seskab), Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, WNI Joko Soegiarto Tjandra harus dicabut karena dengan status masih WNI seperti sekarang ini dan Joko Soegiarto Tjandra telah mempunyai KTP-el baru maka bukan hanya urus Peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun Joko Soegiarto Tjandra juga bisa melakukan kegiatan lainnya di Indonesia.

"Saat ini Joko Soegiarto Tjandra juga ternyata bisa megurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari perusahaan-perusahaannya yang selama ini tidak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP," ujar Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Boyamin menegaskan, status WNI Joko Soegiarto Tjandra harus dicabut karena saat ini juga telah memiliki Warga Negara Papua Nugini dalam bentuk Pasport atas nama Joe Chan yang akan berakhir 2023. Hal ini sesuai UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 Ayat 8 berbunyi "Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya."

"Pencabutan kewarganegaraan ini menjadi penting dalam rangka membekukan aset-aset dan saham-saham kepemilikan Joko Tjandra dikarenakan sudah bukan lagi WNI," tegasnya.

Boyamin menilai, jika status WNI dicabut maka hal ini akan memaksa Joko Tjandra pulang ke Indonesia untuk mengurus kewarganegaraan dan mengurus aset-asetnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus berani melakukan sandera dan bekukan aset Joko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara 2 tahun.

Dua Tahun

Djoko Tjandra dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp15 juta pada 2009 dengan dakwaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp904 miliar.

Namun, sebelum sempat dieksekusi, Djoko kabur ke Papua Nugini dan menjadi warga negara Papua Nugini pada 2012.

Kasus ini kembali menyeruak setelah pada 8 Juni 2020, Djoko mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan KTP DKI Jakarta.

Kasus Djoko Tjandra yang dianggap bebas keluar masuk Indonesia meski statusnya buron, kini berkembang dengan adanya keterlibatan tiga jenderal Polri yang kini telah dicopot dari jabatannya.



#Djokotjandra #korupsi #bankbali

Komentar Anda
Komentar