Hello,

Reader

Brigjen Prasetijo Ditetapkan Sebagai Tersangka
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo
Brigjen Prasetijo Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jakarta, HanTer - Kasus tindak pidana korupsi yang berbuntut penyalahgunaan wewenang terkait buronan Djoko Tjandra diduga masih akan menjerat banyak pihak.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka lain dalam skandal kasus penerbitan surat jalan alias 'surat sakti' untuk buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra. 

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejauh ini penyidik telah melakukan gelar perkara dan memeriksa 20 orang saksi.

Kata Listyo, penyidik terus melakukan pendalaman guna menemukan adanya kemungkinan tersangka lain berkaitan dengan proses perjalanan Djoko Tjandra ke Indonesia, mengurus peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hingga yang bersangkutan kembali pergi meninggalkan Indonesia.

"Tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap kemungkinan munculnya tersangka-tersangka baru," kata Listyo saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020)

Sebelumnya, Dit Tipidum Bareskrim Polri telah menetapkan eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam skandal kasus penerbitan 'surat sakti' untuk Djoko Tjandra.

Penetapan status tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara yang telah dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB tadi pagi.

Pengembangan kasus ini, membuat Brigjen Prasetijo dipersangkakan tiga pasal berlapis berkaitan dengan penerbitan surat jalan palsu, upaya menghalangi penyidikan, dan memberi pertolongan terhadap Djoko Tjandra selaku buronan kelas kakap Kejaksaan Agung RI untuk melarikan diri.

"Kita telah menetapkan satu tersangka yaitu saudara BJP PU (Brigjen Pol Prasetijo Utomo) dengan persangkaan Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatuan E KUHP dan Pasal 426 Ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 Ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun," pungkas Listyo.



#DjokoTjandra #BrigjenPrasetijo #

Komentar Anda
Komentar