Hello,

Reader

Satu Tahun Kepemimpinan Anies Penggusuran Berkurang, PDIP Mengkritik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Satu Tahun Kepemimpinan Anies Penggusuran Berkurang, PDIP Mengkritik

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan genap satu tahun memimpin Ibukota DKI Jakarta pada 16 Oktober 2018. Di satu tahun kepemimpinan Anies, kerap menuai penilaian dari berbagai kalangan. Wujud penilaian berupa apresiasi maupun kritik yang dikemukakan berbagai pihak.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan Anies gagal menhadirkan hunian untuk rakyat miskin di Jakarta. Menurutnya, Anies telah melanggar janji kampanyenya sendiri.

"Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp4-7 juta perbulan. Keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Selanjutnya, Gembong mempersoalkan target OK OCE yang tak terpenuhi. Ia menyatakan awalnya peogram itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan Kewirausahaan di setiap kecamatan.

Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.

"Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya.

"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya

Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi.

"Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi," ujarnya.

Selain itu, program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan.

"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar ciliwung cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen," jelasnya

"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," tandasnya.

Penggusuran Menurun

Disisi lain, dalam satu tahun Anies pimpin Jakarta, penggusuran turun drastis. Data LBH Jakarta, pada tahun 2017 terjadi 110 kasus penggusuran. Era Ahok 25 kasus, Djarot Saiful Hidayat 74 kasus, dan Anies Baswedan 12 kasus.

Jumlah tersebut menurun dibanding 2016 saat Jokowi-Ahok berkuasa, ada 193 penggusuran paksa. Kemudian pada 2018, tepatnya sepanjang Januari-September era kepemimpinan Anies, jumlah kasus penggusuran paksa kembali menurun.

LBH Jakarta mencatat hanya ada 79 kasus. Beberapa di antaranya penggusuran paksa terhadap 17 hunian, 53 unit usaha, serta 9 gabungan hunian dan unit usaha. Jumlah korban mencapai 366 kepala keluarga atau sekitar 1.141 anggota keluarga, serta 866 unit usaha.

"Angka boleh turun, tapi kalau pola yang dilakukan masih sama, jadi belum bisa dikatakan permerintahan Anies lebih manusiawi," ujar Peneliti Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Charlie AlBajili, di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Charlie juga mengatakan, tidak semua kasus penggusuran tersebut dilakukan Pemprov DKI. Namun, pemprov masih tetap mendominasi, yakni melakukan 60 penggusuran paksa.

Charlie mengamini bahwa penggusuran paksa di Januari-September 2018 memang menurun. Namun, hak asasi warga tetap tidak dipedulikan.

"Anies berusaha menepati janjinya menurunkan angka penggusuran, tapi aspek HAM masih kurang diperhatikan," ujarnya.

Charlie merujuk dari data LBH yang mana hanya 7,9 persen warga diajak musyawarah terkait penggusuran hunian. Sisanya, yakni 64,81 persen warga tidak diajak musyawarah sebelum digusur secara paksa. Kemudian 8,10 persen tidak diketahui.

Tidak berbeda jauh dengan kasus penggusuran unit usaha. Hanya 4,7 persen Pihak yang akan digusur diajak musyawarah. Sementara 45,85 persen tidak diajak musyawarah. Sebanyak 4,8 persen tidak diketahui.

"Untuk menjamin implementasi HAM dalam pembangunan kota, masih jauh. Kalau hanya menurunkan kuantitas, belum bisa dikatakan Anies lebih baik dari pemerintah sebelumnya," pungkasnya.

Tak Cukup 1 Tahun

Adapun Anies mengaku masih berupaya memenuhi janji kampanye. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Anies bersama dengan Sandiaga Uno sempat mengungkapkan 23 janji politik. 23 janji politik ini diturunkan menjadi 167 program.

Kemudian terdapat 527 kegiatan yang dibagi ke dalam 14 bidang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Komitmen kami menunaikan janji. Ketika janji ditunaikan apa yang dijanjikan diturunkan ke rencana kerja, lalu dieksekusi," ujar Anies di Balaikota DKI Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah di ibu kota diperlukan komitmen serius.

Diberikan kepercayaan memimpin Jakarta, membuat suami dari Fery Farhati mendapatkan amanat untuk menterjemahkan janji menjadi kenyataan.

Selama bekerja, dirinya mengaku tidak ingin langkah yang dilakukan hanya membentuk opini di masyarakat. Dia menegaskan, mempunyai keinginan bekerja sebagai teknokrat, di mana semua rencana kerja dapat diselesaikan. Namun, dia tidak ingin melakukan pekerjaan politik.

Salah satu contohnya, lanjut dia, dalam membangun suatu waduk. Ketika sudah membangun dan melakukan perubahan, lalu diumumkan kepada masyarakat.

Untuk itu, kata dia, pembangunan dilakukan mengikuti jadwal teknokratik bukan jadwal politik. Urusan politik, dia melanjutkan, setelah bekerja selama lima tahun.

"Kerja teknokratik semua rencana dilaksanakan. Kerja politik pembentukan opini. Di Jakarta, saya tidak ingin hanya pembentukan opini. Tidak perlu bentuk opini apa-apa yang saya perlukan semua yang saya janjikan terlaksana," kata dia.

Sehingga, dia menganggap, periode satu tahun masa jabatan seperti perayaaan sebuah ulang tahun.

"Kayak ulang tahun. Ini seperti ulang tahun diperingati karena tanggal ini," ujarnya.

Namun, berkaca kebelakang, dia melihat, keberhasilan seorang pemimpin tidak dilihat selama satu tahun masa jabatan. Tetapi, dia mampu membuat perubahan di provinsi yang dipimpin.

"Setiap gubernur menjalankan rencana RPJMD. Hampir setiap kali berulang, tetapi itu hampir selalu dilupakan karena tidak menjadi perhatian publik. Lihat tiga sampai empat siklus kepemimpinan DKI. Saya berhasil dinilai bukan tahun pertama, tetapi di hasil," ungkapnya.

Untuk itu, dia menambahkan, masih akan fokus menyelesaikan permasalahan di ibu kota sesuai janji kampanye. Sejauh ini, dia merasa menikmati sebagai gubernur.

"Fokus kepada rencana. Fokus kepada eksekusi. Tidak ada kegiatan sampai 2022. Di luar tepuk tangan atau tidak, tidak ada pilkada," katanya.


#Gubernur #DKI #PDIP #Pembangunan #Penggusuran

Komentar Anda
Komentar