Hello,

Reader

Pasca Penangkapan Djoko Tjandra, Polri Harus Tangkap 39 Buronan Kelas Kakap di Luar Negeri
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat menginterogasi Djoko Tjandra (ist)
Pasca Penangkapan Djoko Tjandra, Polri Harus Tangkap 39 Buronan Kelas Kakap di Luar Negeri

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan meminta Polri menangkap dan mengembalikan 39 buronan kasus korupsi yang saat ini bebas berkeliaran di luar negeri. Polri diminta meningkatkan kerja sama dan melakukan lobi ke negara-negara lain yang menjadi tempat persembunyian puluhan buronan lain tersebut.

Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie mengatakan, saat ini masih ada puluhan buronan koruptor kelas kakap yang belum tertangkap. Para buronan tersebut kabur ke luar negeri sehingga keberadaannya sulit untuk ditangkap. Oleh karena itu perangkat hukum yang ada di Indonesia harus memburu para koruptor tersebut. Untuk memberikan efek jera negara juga harus menyita aset para koruptor tersebut.

"Ini tugas kepolisian untuk membantu Kejagung bahkan KPK. Saya lihat jangan sebuah alasan lantaran perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu bisa menangkap Joko Tjandra," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Minggu (2/8/2020)

Menurutnya, jika Interpol bisa kerja sama dengan Imigrasi dan juga kejaksaan dalam melakukan tugasnya dengan baik maka buronan apapun akan dengan mudah ditangkap. Tentunya ada perjanjian ekstradisi dengan negara yang menjadi persembunyian para koruptor tersebut. Seperti ketika Indonesia bisa menangkap Paulina Lumowa, buronan 17 tahun terkait kasus pemobolan Bank BNI dan Joko Tjandra, buronan 11 tahun terkait kasus hak tagih Bank Bali.

"Kalau dengan Malaysia sudah ada kerjasama ekstradisi sejak 1979. Tapi dengan Singapura dan negara di Eropa dan Amerika belum. Makanya bangun kerjasama itu," paparnya.

Jerry menegaskan, para buronan yang masuk extra ordinary corruption harus dikejar. Penangkapan para buronan tersebut jangan hanya sebatas tuntutan politis saja. Oleh karena itu perlunya koordinasi yang kuat, lobi serta intelijen yang brilian untuk menangkap para buronan kelas kakap tersebut. Karena jika para koruptor tersebut ditangkap dan harus mengembalikan uang korupsinya maka dana yang diperoleh negara cukup besar.

"Bila perlu sita semua aset para koruptor di Indonesia. Ini langkah bagus disaat ekonomi lndonesia sedang terpuruk," paparnya.

39 Buronan

Terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan catatan ICW masih tersisa 39 buronan korupsi lagi yang belum dapat ditangkap.  Oleh karena itu selain mengapresiasi terhadap kinerja Polri, pihaknya juga mendesak agar Djo]oko Tjandra dapat kooperatif dalam menjalani masa hukuman. 

Selain itu Djoko juga bisa memberikan informasi kepada penegak hukum tentang pihak-pihak mana saja yang turut membantunya dalam pelarian selama sebelas tahun terakhir.

Meski berhasil menangkap Djoko Tjandra, Kurnia menilai masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan setelah kesuksesan penangkapan buron kasus yang mencuat sejak 1999 itu. "Polri harus mengembangkan terkait adanya kemungkinan petinggi korps bhayangkara lain yang juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra," ungkap Kurnia.

Polri juga harus segera menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hal ini merujuk pada tindakan Djoko Tjandra saat menggunakan surat jalan dari Polri agar bisa melarikan diri. Polri harus segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Joko Tjandra atau pun pengacaranya terhadap pihak-pihak yang membantu pelariannya selama ini.

"KPK harus segera berkoordinasi, baik dengan Kepolisian atau Kejaksaan, untuk dapat menangani dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Djoko Tjandra atau pun advokatnya serta dugaan obstruction of justice," paparnya.

Sementara itu, Kurnia juga menyebut perlu ada evaluasi dari Kejaksaan Agung terhadap kinerja tim mereka dalam memburu Djoko Tjandra. 

"Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kinerja dari Tim Eksekutor pencarian buronan Joko Tjandra. Sebab, tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus terpidana kasus korupsi tersebut," paparnya.

Dia juga meminta Kejaksaan Agung mendalami kepentingan atau motif dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari ketika menemui Djoko Tjandra. Jika ada aliran dana dari Djoko Tjandra terhadap yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice.

Tidak hanya itu, ICW juga mendesak agar korps adhyaksa segera memberhentikan Jaksa Pinangki sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung.

Selain itu, ICW juga mendesak DPR segera mengajukan hak angket terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelarian dari Djoko Tjandra, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Intelejen Negara;

Berdasarkan catatan ICW, masih tersisa 39 buronan korupsi lagi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK). "Tentu ini harus menjadi fokus bagi pemerintah, terlebih lagi jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh para buronan tersebut terbilang fantastis, yakni mencapai Rp 53 triliun," pungkasnya.  

Sementara itu Indonesian Police Watch (IPW) mengingatkan masih ada 38 buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap menyusul keberhasilan Polri menangkap buronan kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan Polri, khususnya NCB Interpol Polri, mesti meningkatkan kerja sama dan melakukan lobi ke negara-negara lain yang menjadi tempat persembunyian puluhan buronan lain tersebut.

 "Mengingat masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri. Artinya, kerjasama internasional pascatertangkap Djoko Tjandra perlu dilanjutkan," kata dia, dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (1/8).



#Djokotjandra #korupsi #bankbali #polisi

Komentar Anda
Komentar