Hello,

Reader

Membangkitkan Sektor Transportasi Di Era AKB
Bambang Prihartono, MSCE
Membangkitkan Sektor Transportasi Di Era AKB

Oleh: Ir. Bambang Prihartono, MSCE

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sejak awal pemerintah tidak menerapkan kebijakan “lock down” karena pemerintah mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu ekonomi dan Kesehatan. Meskipun melambat pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti bahkan diharapkan secepat mungkin rebound. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi yang dikoordinir oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

Oleh karenanya, kebijakan penggunaan angkutan umum yang dikampanyekan dengan kebijakan “push and pull” tidak terpengaruh oleh beredarnya sejumlah isu – antara lain kerugian akibat kemacetan dan polusi udara. Dengan mengedepankan parameter ekonomi dan Kesehatan yang mesti diatasi secara bersama, maka mulai diperhitungkan pergerakan orang yang terpaksa harus diakomodasi agar ekonomi tidak stagnan.

Memang, agar ekonomi tetap bergerak pergerakan orang tidak bisa dihindari. Satu di antara indikator pertumbuhan ekonomi adalah adanya aktivitas ekonomi yang menyebabkan terjadi pergerakan orang, minimal pergerakan orang dari rumah ke tempat kerja. Bahkan rule of thumb mengatakan pertumbuhan sector transportasi harus double dibandingakan pertumbuhan ekonomi. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dan transportasi hubungan sangat langsung (direct). 

Oleh karena itu, pemangku kepentingan di sector kesehatan dan transportasi harus duduk bersama untuk mengatur ritme ke depan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi sudah mengingatkan ke segenap pemangku kepentingan untuk mengatur rem dan gas, kapan harus injek rem, kapan harus injek gas. Terkait kepentingan Kesehatan perlu disediakan pemeriksaan gratis bagi para penumpang di setiap terminal atau stasiun. Semsetinya memang rapid test diutamakan untuk penumpang-penumpang yang menggunakan angkutan umum.

Tantangannya memang tidak sederhana. Sebut saja di Jabodetabek, pergerakan orang sudah terlalu besar dan pertumbuhannya sangat cepat sekali, selevel dengan kota-kota besar dunia seperti New York dan London. Seiring dibukanya Kembali sektor transportasi di lapangan kerap terjadi kebijakan yang panik dan cenderung sangat sectoral. Hal itu juga diperparah koordinasi antar sektor dan antar daerah yang tidak efektif. Selanjutnya logika berpikir yang dibangun juga sangat linier. Dan terakhir diperparah oleh masing-masing sektor tidak dapat menterjemahkan dengan baik pedoman protokol Kesehatan.

Pembenahan dan Insentif

Untuk itu kebijakan pemerintah terkait transportasi masa di era adabtasi kebiasaan baru (AKB), hal yang utama perlu adanya pembenahan-pembenahan yang cukup sinigfikan. Sekarang ini sector transportasi baru pada tahapan pembatasan jumlah penumpang yang sebenarnya akan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan segala keterbatasan yang ada sesungguhnya masih ada peluang untuk mewujudkan perjalanan orang di era ABK. 

Pengaturan protocol kesehatan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada karena semuanya saling terkait. Oleh karena itu fungsi koordinasi sangat dibutuhkan (koordinasi sangat gampang untuk diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan). Sektor transportasi harus lebih sering memberikan masukan kepada Gugus Tugas, agar hal-hal yang menyangkut sector lain dapat dikoordinasikan dengan mudah. Jadi jangan menunggu kebijakan dari Gugus Tugas (“top down”) akan tetapi harus lebih sering “bottom up”. Sering kali tidak keluar apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sector transportasi dan sering tetinggal apa-apa yang dibutuhkan di tataran yang lebih makro.

Pemerintah memang telah berusaha keras untuk menerapkan protokol kesehatan kepada semua moda angkutan umum yang ada. Namun implementasi di lapangan mengalami kendala karena disebabkan keterbatasan jumlah sarana transportasi yang memadai. Dalam kondisi normal saja, ketersediaan angkutan umum menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan terobosan-terobosan di bidang iptek untuk diaplikasikan di sector transportasi. Karena memang Sector transportasi tidak bisa bekerja sendirian. Sebagai contoh: teknologi “touchless” diterapkan di semua moda transportasi, system pembayaran tidak lagi dengan cash, system tiket terintegrasi dipercepat implementasinya sehingga penumpang tidak perlu memiliki banyak kartu yang rentan terhadap penularan Covid-19.

Sekarang ini penumpukan penumpang tidak bisa dihindari karena jumlah angkutan umum yang sangat terbatas. Sebagai gambaran ketersediaan angkutan umum tidak sampai 10 persen dari pergerakan orang. Bahkan data mengatakan persentasi cenderung menurun dari tahun ke tahun dibandingkan dengan semakin membludaknya mobilitas orang. 

Penumpukan orang pasti terjadi. Persoalannya bagaimana mengatasi kerumunan itu tetap aman dari bahaya penularan Covid-19? Dalam hal ini protocol kesehatan memang perlu ketat dilaksanakan dengan pengerahan petugas keamanan yang cukup massif dan tenaga medis, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman yang akan meningkatkan imunitas setiap penumpang. 

Indonesia punya pengalaman menertibkan penumpang kereta api yang semula semrawut. Pengalaman itu sebagai modal berharga untuk mentertibkan dan mendisiplinkan masyarakat. Seperti misalnya setiap 30 menit sekali ada alarm di stasiun dan terminal yang mengingatkan masyarakat untuk cuci tangan. Akhir-akhir ini pihak KCI mengharuskan penumpang menggunakan baju lengan Panjang dan itu merupakan contoh yang bagus.

Di samping itu juga diperlukan terobosan baru oleh pemerintah – baik di tingkat Pusat maupun Daerah – untuk menyediakan angkuatan transportasi yang aman dan nyaman. Di era ABK pengertian “aman” dan nyaman diartikan menjadi lebih luas yaitu tidak hanya aman dari tingkat keselamatan tapi juga aman dari penyebaran virus. Demikian juga “nyaman” akan diartikan tidak hanya penumpang merasa betah akan tetapi juga saling menjaga satu dengan yang lain sehingga hilang perasaan was-was. Definisi tersebut yang harus diterjemahkan dalam tataran implementasi.

Untuk menyediakan prasarana transportasi sesuai definisi baru, maka diperlukan rekayasa teknologi dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus menyediakan “Subsidi angkutan umum” yang dapat digunakan untuk investasi sarana yang memadai dan sekaligus untuk biaya operasional. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah bisa dibantu melalui “DAK (Dana Alokasi Khusus) Keselamatan Transportasi”. Disini tidak membuat kebijakan baru lagi, akan tetapi lebih memberdayakan kebijakan yang telah ada. Karena dengan adanya kebijakan baru akan lebih membutuhkan waktu di tengah kondisi yang sudah gawat darurat ini.

*) Staf Ahli Menhub Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan



#Transportasi

Komentar Anda
Komentar