Hello,

Reader

Insentif Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Semoga Bukan Prank
Insentif Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Semoga Bukan Prank

Jakarta, HanTer - Pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja di sektor swasta dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan berupa cash transfer sebesar Rp2,4 juta per orang. Insentif akan diberikan selama 4 bulan, per bulannya mendapat Rp600.000.

“Pemberian insentif atau cash transfer ke pekerja yang penghasilannya Rp5 juta per bulan. Besarannya itu akan bergerak sekitar Rp2,4 juta per orang,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, pemberian insentif tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi terkait mekanisme pembayaran antara langsung diberikan dalam satu waktu atau bertahap.

Rp600 Ribu

Sementara itu Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengatakan, fokus bantuan adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. 

“Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," paparnya.

Pekerja Senang

Fauzi, karyawan PT Taewon mengaku senang jika pemerintah akan memberikan stimulus Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan ke depan. "Saya senang jika ada kabar itu benar. Apalagi gaji saya dibawah Rp5 juta," ujar Fauzi kepada Harian Terbit, Kamis (6/8/2020). 

Fauzi merupakan karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang kemasan atau karton boks Penanam Modal Asing (PMA). Gaji yang didapat Fauzi sesuai UMR yang berlaku di daerahnya di Tegal, Jawa Tengah, yakni sebesar Rp1,9 juta. "Semoga stimulus Rp600 ribu tidak prank ya, tidak hanya wacana saja. Kita tunggu saja berita selanjutnya yang menggembirakan," tandasnya.

Sementara itu, Riyanto, karyawan SPBU mengatakan, stimulus Rp600 ribu selama 4 bulan diharapkan bisa membantu para karyawan. Namun baiknya stimulus tersebut juga berlaku untuk semua, baik karyawan atau yang terkena PHK. Oleh karena itu pemerintah baiknya memfokuskan bagaimana menghidupkan kembali perekonomian yang sudah sangat lesu ini.

"Itu dilakukan supaya mereka yang ter-PHK dan yang belum bekerja dapat bekerja kembali. Jadi stimulus tersebut harus merata, jangan hanya yang bekerja dengan hasil minim. Jangan seperti sembako karena masih banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak kebagian," paparnya.

Ketua Forum Rakyat Semesta (FRS), Muhammad Jokay mengatakan, stimulus Rp600 ribu selama 4 bulan merupakan program bagus yang harus didukung. Karena jika tidak semua karyawan bergaji dibawah Rp5 juta yang mendapatkan juga bisa membuat kecemburuan sosial di akar rumput. Oleh karena itu pemerintah harusnya menghitung benar dampak dari program tersebut. 

"Pasalnya, masyarakat selain pekerja seperti wiraswasta juga harus diberikan mengingat mereka juga terkena dampak akibat Covid-19. Jika tidak, mereka akan cemburu dan tentunya akan meminta hal serupa kepada pemerintah," paparnya.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN), Dady Palgunadi mendukung adanya stimulus Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan untuk para pekerja dengan gaji dibawah Rp5 juta/bulan. Namun pendistribusian stimulus tersebut harus lebih tepat sasaran. Sehingga tidak ada cerita pekerja yang digaji dibawah Rp5 juta/bulan yang tidak menerimanya. Karena bansos yang diberikan pemerintah saat ini saja ada pihak-pihak yang tidak menerima.

Berdasarkan riset data Semeru menyebutkan sumber data dalam program PKH dan sembako masih bermasalah lantaran belum termuktahirkan dan banyak data tidak valid. Sehingga ada penerima manfaat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan PKH ataupun sembako," ujarnya.

Menurut Dady, agar bantuan tepat sasaran maka harus ada pendataan ulang bagi penerima manfaat 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengapresiasi terhadap rencana pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan bantuan kepada 13 juta pekerja/buruh yang mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, dana yang disiapkan untuk memberikan bantuan gaji kepada 13 juta tersebut berjumlah Rp32,2 trilyun. "Terhadap program pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju. Kami berharap program ini bisa segera direalisasikan," jelasnya.

Apalagi, lanjut Said Iqbal, di masa pandemi covid-19 ini banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh. Sehingga dampaknya adalah daya beli buruh turun. Said mengingatkan, hal yang paling penting dari program ini harus tepat sasaran, tepat guna, dan disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program tersebut.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujarnya.

KSPI sendiri, sambung Said, secara terbuka pernah mengusulkan program subsidi upah bagi buruh terdampak covid 19. Dengan adanya subsidi upah, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh buruh yang turun daya belinya.
"Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan Australia," tandasnya.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, kebijakan Rp600 ribu selama 4 bulan untuk karyawan bergaji dibawah Rp5 juta, bersifat parsial karena untuk belanja rutin negara seperti tradisi gaji ke 13 sampai sekarang  saja masih molor terus berputar-putar tidak jelas. 

“Gaji dibawah Rp 5 juta asumsinya adalah mereka yang bekerja. Padahal yang mendesak saat ini adalah bantuan oleh mereka yang terkena PHK. Sehingga korban PHK tersebut bisa hidup,” paparnya.



#Presiden #jokowi #bansos #pekerja #corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar