Hello,

Reader

Presiden KSBSI: Rezim Lebih Mengistimewakan TKA dan Korporasi Dibanding Rakyat Sendiri
Ilustrasi aksi buruh
Presiden KSBSI: Rezim Lebih Mengistimewakan TKA dan Korporasi Dibanding Rakyat Sendiri

Jakarta, HanTer - Salah satu dari tiga tuntutan yang disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, meminta pemerintah memperhatikan tenaga kerja bangsa sendiri dari pada memanjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Republik Rakyat China.

Menanggapi hal ini Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan, kaum buruh menentang ketika TKA terutama asal China harus dipaksakan datang pada situasi yang tidak normal. 

"Rezim saat ini lebih mengistimewakan korporasi dan TKA dibanding rakyat sendiri. Seperti yang kita ketahui Indonesia kan mau investasi sebanyak-banyaknya masuk untuk membuka lapangan pekerjaan karena pengangguran di tahun 2019 ada sekitar 7,2 juta ditambah lagi sekarang ini karena pandemi,” paparnya. 

Sayangnya, lanjut Elly, tidak diiringi dengan perlindungan buruh atau kesejahteraannya untuk hidup layak. Jangan mengorbankan rakyat dengan mengabaikan hak-hak yang sudah mereka terima selama ini akan hilang hanya karena kita butuh investor. 

“Martabat bangsa harus nomor satu, soalnya kita kan sudah masuk G20 masak soal hak dikurangi atau didegradasi? Tidak anti asing, tapi harus meningkatkan taraf hidup dan martabat bangsa," paparnya.

Menurutnya, kedatangan TKA itu bisa menambah penyebaran Covid-19 dan memmicu kecemburuan orang-orang lokal ketika merasa yang datang ini akan merampas kesempatan mereka mendapatakan pekerjaan. Harusnya ada persyaratan kalau harus mendatangkan orang asing untuk bekerja, harus ahli yang memang langka yang similiki dan harus transfer knowledge dan harus punya batasan berapa lama tinggal di Indonesia. 

Anggaran Covid

Lebih lanjut Elly mengemukakan, saat ini rakyat membutuhkan dana anggaran Covid yang berjumlah Rp695,2  triliun baru dialokasikan sebesar 20% atau sama dengan Rp141 triliun per 3 Agustus 2020. 

Dia mengakui bantuan sosial seperti sembako memang tidak tepat sasaran, harusnya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tapi nyatanya keluarga mampu pun kebagian.

"Bantuan lainnya juga diterima oleh buruh adalah kartu pra kerja, masalahnya kemampuan mengakses bagi buruh yang membutuhkan sangatlah susah, disamping itu mereka tidak butuh mengikuti training saat ini tetapi uang tunai untuk bertahan hidup ditengah gelombang krisis," jelasnya.

Elly mengakui bantuan subsidi upah sebesar Rp2,4, akan bermasalah. Apalagi tidak semua buruh membayar iuran ke BPJS karena pengusaha tidak mendaftarkannya meskipun sudah dipotong dari upah bulanan. Selain itu buruh juga tidak mendapatkan, jadi masih panjanglah perjuangan dan persoalan hidup walaupun ada anggaran Covid-19 begitu besar. 

"Disisi lain UMKM dan perusahaan diberikan intensif tapi tidak memasukkan persyaratan apabila mendapatkan bantuan tidak akan terjadi PHK buruh," tandasnya.



#TKA #China

Komentar Anda
Komentar