Hello,

Reader

Gugat Ambang Batas Ke MK, Rizal Ramli Pernah Diminta Mahar Politik Rp1 Triliun
Gugat Ambang Batas Ke MK, Rizal Ramli Pernah Diminta Mahar Politik Rp1 Triliun

Jakarta, HanTer - Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presiden threshold/pt) 20 persen dinilai ekonom senior Rizal Ramli membuat seseorang yang ingin mencalonkan diri harus menyiapkan mahar politik untuk mendapatkan dukungan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi partai politik di DPR, atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen.

Akibatnya, kata Rizal Ramli, kalau mau  jadi bupati mesti nyewa partai antara Rp30 sampai Rp50 miliar. “Ada yang mau jadi gubernur harus nyewa partai dari Rp100 miliar sampai Rp300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi," ucap Rizal.

Rizal mengaku pernah ditawari sejumlah partai politik untuk menjadi calon presiden untuk Pemilu Presiden 2009 silam. Namun dia diminta untuk menyiapkan mahar politik hingga Rp1 triliun.

"Satu partai mintanya Rp300 miliar. Tiga partai itu Rp900 miliar. Nyaris satu Triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia," tutup Rizal.

Uji Materi ke MK

Terkait ambang batas yang terlalu besar tersebut dan untuk mencegah demokrasi kriminal terjadi di Indonesia, Rizal Ramli, Abdulrachim Kresno bersama kuasa hukumnya Refly Harun mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden  di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9/2020).

"Saya dari muda berjuang untuk demokrasi dan keadilan, supaya demokrasi bekerja buat rakyat. Seandainya kita berhasil jebol trasehold ini, baru lah kita putuskan mau maju tahap berikutnya atau tidak," kata Rizal Ramli.

Sebelumnya, peneliti LIPI Prof Siti Zuhro mengusulkan agar presidential threshold dikurangi setengahnya atau bahkan menjadi nol persen dalam revisi UU Pemilu. Dengan begitu, menurutnya, partai besar dan partai kecil sama-sama memahami tanggung jawabnya.

"Beberapa usulan saya, tentang presidential threshold itu yang paling mungkin hanya separuhnya atau nol. Kalau nol berisiko tidak? Jadi semua itu disimulasikan, baik partai besar, partai menengah, atau partai kecil yang ada di DPR dan di luar DPR juga ikut memahami dan menyadari bahwa punya tanggung jawab," kata Siti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi II DPR, Selasa (30/6/2020).



#Pilpres #pemilu #mk #ambangbatas #rizalramli

Komentar Anda
Komentar