Hello,

Reader

Ratusan Calon Kepada Daerah Melanggar Protokol Kesehatan Patut Diberi Sanksi
Ratusan Calon Kepada Daerah Melanggar Protokol Kesehatan Patut Diberi Sanksi

Jakarta, HanTer - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan, yakni arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang," kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, saat konferensi pers secara virtual, Senin (7/9/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyesalkan sejumlah peristiwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU Daerah, tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. 

"Saya harapkan penyelenggara Pemilu dapat memberikan sanksi tegas apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, guna memberikan efek jera kepada cakada yang tidak mampu mengatur kerumunan massa saat kampanye" ujarnya di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Dua Sanksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menilai secara umum protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tidak diterapkan secara konsekuen oleh para pihak dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

Arwani menilai, pelanggaran prokes pencegahan COVID-19 dapat diterapkan dua sanksi sekaligus, pertama, penerapan sanksi sebagaimana diatur di masing-masing pemda, misalnya, denda kepada setiap pelanggar.

Kedua menurut dia, penerapan sanksi oleh Panwaslu kecamatan/kelurahan dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota di bawah supervisi Bawaslu RI.

"Karena itu Bawaslu RI perlu menyiapkan instrumen regulasi khusus kepada penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada dan pemilih mengenai penerapan prokes pencegahan COVID-19," ujarnya.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara ihwal usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi bakal pasangan calon (Bapaslon) yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatan wajib diterapkan karena gelaran Pilkada 2020 digelar disituasi pandemi Covid-19.

Komisioner KPU I Dewa Kade Raka Sandi mengatakan, mendiskualifikasi Bapaslon yang melanggar protokol kesehatan belum bisa dilakukan. Hal itu dikarenakan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota belum diatur terkait hal tersebut.

"Dalam UU Pilkada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 ketentuan mengenai hal itu belum diatur. Bahwa UU itu tidak memberikan kewenangan kepada KPU untuk mendiskualifikasi calon kalau dia misalnya tidak patuh pada protokol," katanya ketika dihubungi, Senin (7/9/2020).
 
Lebih lanjut dikatakannya, penyelenggaraan Pilkada masih menggunakan UU yang lama. Menurutnya, bilamana KPU hendak mendiskualifikasi Bapaslon, maka harus ada pembaharuan terkait UU tersebut.



#Pilkada #protokolkesehatan #kampanye

Komentar Anda
Komentar