Hello,

Reader

Pilkada 2020 Dilanjutkan Sangat Berbahaya, Perlu Ditunda
Pilkada Serentak 2020
Pilkada 2020 Dilanjutkan Sangat Berbahaya, Perlu Ditunda

Jakarta, HanTer--Peniliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, Pilkada 2020 harus ditunda terutama di  daerah yang kandidatnya sudah positif corona atau Covid-19. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui dari hasil pemeriksaan 735 pasangan bakal calon yang terdaftar, sebanyak 60 bakal calon kepala daerah positif terinfeksi Covid-19. 

"Jadi kita dorong penundaan pilkada. Terutama daerah yang kandidatnya sudah positif corona. Juga daerah yang kandidatnya terbukti melanggar mobilisasi massa saat mendaftar didiakualifikasi karena melanggar PKPU soal protap pendaftaran," ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Minggu (13/9/2020).

Syamsudin menuturkan, dalam UU Pilkada termasuk dalam Perpu juga mengatur beberapa alasan penundaan pemilu. Penundaan pemilu juga termasuk adanya bencana alam dan non alam. Bencana non alam di antaranya adalah wabah Covid-19 yang saat ini jumlah korban yang terpapar semakin meningkat. Apalagi di antara calon kepala daerah juga ada yang sudah positif Covid-19.

"Perlu dipahami dalam satu kandidat yang terjangkit Covid-19 maka dipastikan potensi bencana non alam Covid-19 meluas sangat besar," tandasnya.

Syamsudin memaparkan, seorang kandidat dalam setiap waktu dipastikan berinteraksi dengan orang yang  tidak sedikit. Bahkan sebaliknya calon kepala daerah tersebut interaksinya malah tidak terkensali. Oleh karena itu agar penyebaran Covid-19 tidak meluas maka KPU mempunyai kewenangan menyatakan penundaan secara lokal demi keselamatan warga yang lebih utama. 

"Jangan menunggu korban nyawa berjatuhan baru bertindak. KPU harus bertanggungjawab sebagai pihak yang sejak awal setuju pilkada dilanjutkan," tegasnya.

Terkait kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis, Syamsudin menyebut sangat mudah mengatasinya, yakni bisa dengan menunjuk pelaksana tugas atau Plt. Saat ini di Makassar, Sulawesi Selatan juga sudah 2 tahun hanya ada pelaksana tugas. Bahkan pelaksananya sudah 3 kali berganti sehingga semasa Covid-19 tidak masalah daerah dipimpin Plt.

"Karena yang diutamakan adalah soal keselamatan perlindungan dan  nyawa masyarakat," paparnya.

Syamsudin menyebut, penundaan pilkada karena pertimbangan situasi darurat yang harus dilaksanakan. Penundaan pemilu dilakukan secara ektra mengambil kebijakan perlindungan bagi warga. Bukan sebaliknya menetapkan darurat nasional sekedar membenarkan reaktif eksekusi anggaran secara bebas.

"Boleh jadi pelaksanaan pilkada serampangan karena dalam saat bersamaan membuat kebijakan yang berpotensi orang berkumpul menyebar virus," jelasnya. 

Sangat Berbahaya

Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol's) Cecep Sopandi menilai, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang sangat berbahaya, dengan adanya peningkatan jumlah pasien yang positif terinfeksi Coronavirus atau COVID-19. Bahaya ini, tidak hanya terjadi pada masyarakat Indonesia, tetapi juga akan menjadikan sejarah buruk bagi demokrasi bangsa, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilangsungkan pada Desember nanti.

"Melaksanakan Pilkada di tengah tingginya angka positif COVID-19 tentu sangat berbahaya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga akan berpotensi jadi sejarah buruk demokrasi di Indonesia jika membawa bencana," kata Cecep kepada Harian Terbit, Minggu (13/9/2020).

Magister Komunikasi Politik Mercu Buana ini melanjutkan, dari jumlah pemilih tetap di Indonesia sebanyak 106 juta orang, maka diperkirakan akan ada 82 juta orang mendatangi Tempat Pengumutan Suara (TPS) untuk memenuhi haknya sebagai warga negara dalam pesta demokrasi nanti.

"Diperkirakan akan ada 106 juta pemilih di Pilkada 2020. Bila dengan angka partisipasi 77,5 persen sesuai target KPU, maka tak kurang dari 82 juta pemilih akan bergerak ke 305 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata TPS berisikan rata-rata 350 pemilih," jelasnya.

"Dari angka tersebut, jika tidak diantisipasi dengan baik maka dikhawatirkan akan menjadi cluster baru Pilkada 2020," sambungnya. 

Oleh sebab itu, ada dua pilihan bagi Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni perketat protokol kesehatan atau Pillada serentak ditunda. "Pilihannya hanya ada dua, taati protokol kesehatan COVID-19 atau Pilkada serentak ditunda," tutupnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan dari hasil pemeriksaan 735 pasangan bakal calon yang telah terdaftar di KPU, sebanyak 60 bakal calon kepala daerah positif terinfeksi Covid-19. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan swab pada seluruh kandidat yang mendaftar di KPU daerah masing-masing.

“Sampai hari ini, dilaporkan ada 60 orang Cakada yang positif Covid-19 dan tersebar di 21 provinsi,” ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Kamis (10/9/2020).
 
Menurut Arief, guna mencegah penyebaran Covid-19 di lokasi pemungutan suara nantinya, pihaknya melakukan simulasi pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan, 29 Agustus 2020 lalu di Kabupaten Indramayu. Rencananya pekan depan KPU juga akan melakukan simulasi berikutnya di wilayah Tangerang Selatan. 

Simulasi ini digelar, lanjut Arief, guna memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana protokol kesehatan kita terapkan saat hari pemungutan suara. Yaitu dimulai dari luar TPS menuju pintu masuk antrian sudah diatur oleh panitia pemungutan suara.

“Kita sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan juga dilakukan pengukuran suhu tubuh. termasuk apabila ada pemilih yang suhu tubuhnya diatas 37,3 derajat celcius maka dia akan kita tempatkan di satu bilik khusus,” tutur Arief. 

Terkait kandidat kotak kosong, Arief menambahkan, data yang diterima dari KPU di daerah, diketahui sebanyak 28 kabupaten/kota tercatat memiliki satu pasangan calon.

“Berdasarkan regulasi maka KPU melakukan pembukaan pendaftaran kembali selama tiga hari setelah melakukan penundaan dan sosialisasi,” pungkas Arief. 



#Pilkada2020 #KPU #Corona

Komentar Anda
Komentar