Hello,

Reader

Kasus Perdata Seharusnya Tidak Dipaksakan ke Ranah Pidana
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Pemerhati Hukum Boyamin Saiman
Kasus Perdata Seharusnya Tidak Dipaksakan ke Ranah Pidana

Jakarta, HanTer - Fenomena kasus Perdata yang dipaksakan ke Pidana, kerap terjadi di Indonesia. Dugaan bermain mata antara kepolisian dan Jaksa pun bermunculan ketika dalam putusan persidangan Majelis Hakim menyatakan kasus tersebut adalah perdata.

Sebagai contoh putusan majelis hakim yang baru-baru ini terjadi yaitu antara PT. DBG dan PT. GPE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa terdakwa yang merupakan Komisaris PT DBG Robianto Idup, tidak terbukti bersalah melakukan penipuan karena antara kedua belah pihak sudah ada perjanjian kerja. Dengan demikian, kasus ini masuknya ke ranah perdata.

Kemudian, kasus lain adalah yang dialami oleh Jerry alias Kok Min di mana ia dilaporkan oleh Haryanto Willem pemilik CV Wira Duta Baja Makmur ada ikatan jual beli besi. Kasus ini disidang di Pengadilan negeri Medan beberapa bulan lalu.

Menanggapi kasu itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Pemerhati Hukum Boyamin Saiman mengatakan, fenomena seperti ini sangat memprihatinkan dan hal ini dinilai sebagai modus saja agar perkara Perdata yang dipidanakan ini berujung damai.

"Itu nampaknya dijadikan modus seperti ikut menagihkan utang. Misalnya gini, orang ditetapkan tersangka kan takut terus diajak damai, atau kalau ditahan orangnya ngajak damai," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Jika di Luar Negeri, kasus perdata seperti wanprestasi, perjanjian kerja, kemudian terjadinya perselisihan antar pemegang saham selalu diselasaikan secara perdata. Sehingga kasus perdata di Luar Negeri ini bisa diselesaikan tanpa disusupkan ke ranah pidana.

"Ya itu dunia bisnis ya serahkan ke hukum bisnis, baik gugatan vailid atau lainnya. Jangan sampai pidana masuk ke ranah bisnis," tuturnya.

Pasalnya, jika pidana masuk ke ranah bisnis maka akan merusak iklim bisnis dan rata-rata jika dipaksakan ke pidana maka divonis bebas.

Boyamin berharap kedepannya adanya rumusan agar kasus perdata yang terjadi di Indonesia jangan dipaksakan disidik. Sebab, seperti ini bisa dimanfaatkan oleh oknum nakal demi meraup keuntungan pribadi.

"Maka saya cenderung kasus perdata itu diselesaikan ke ranah perdata. Karena kasus pidananya ga masuk," tegasnya.



#BoyaminSaiman

Komentar Anda
Komentar