Hello,

Reader

Mengawasi Penerapan Protokol Kesehatan Dengan Kerahkan Jeger Berbahaya, Bisa Meresahkan Warga
Wakapolri Komjen Pol Gatoto Eddy Pramono
Mengawasi Penerapan Protokol Kesehatan Dengan Kerahkan Jeger Berbahaya, Bisa Meresahkan Warga

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan menolak rencana rencana Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono melibatkan preman pasar atau jeger untuk mengawasi disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain tidak tepat, pelibatan jeger-jeger itu sangat rawan sehingga meresahkan masyarakat. Diusulkan rencana pengerahan preman jangan dilakukan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aboe Bakar Alhabsyi berharap rencana pengerahan para preman pasar dalam upaya pendisiplinan warga, terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang disampaikan Wakapolri tidak terealisasi.

"Saya harap hal itu tidak terjadi, karena sangat rawan sekali memberikan kewenangan kepada para preman pasar," kata Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, melalui keterangan tertulisnya, Selasa.

Apalagi, menurut Habib Aboebakar, jika yang memberikan kewenangan adalah aparat penegak hukum. "Seolah-olah apa yang dikerjakan (preman pasar), akan menggantikan fungsi penegakan hukum, ini bisa repot," katanya.

Sementara itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritik rencana Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono melibatkan preman pasar atau jeger untuk mengawasi disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia menyarankan agar aparat menggandeng tokoh agama, adat, hingga organisasi masyarakat ketimbang jeger. Menurutnya, langkah ini akan lebih efektif guna mendongkrak kedisiplinan masyarakat mengingat peran tokoh-tokoh tersebut dibutuhkan di kalangan masyarakat.

Ia pun menyarankan Gatot mempertimbangkan dan menghitung secara cermat dampak dan ekses yang akan muncul jika preman pasar dilibatkan.

“Gatot juga harus mempertimbangkan dampak psikologis bagi masyarakat secara luas, khususnya pedagang di pasar. Ini karena kehadiran preman dalam beberapa kesempatan justru memunculkan keresahan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Rencana Polri mengandeng preman pasar diungkap Wakapolri pada Kamis (10/9) lalu. Gatot sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan aparat bakal melibatkan preman pasar atau jeger untuk mengawasi disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker.

Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan pelibatan preman pasar untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar di tengah pandemi virus corona.

"Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," kata Gatot di Polda Metro Jaya.

Putus Asa

Pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta, Joran Pulungan mengatakan, rencana Wakapolri mengerahkan preman untuk mengawasi disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan sangat tidak tepat sekali.

“Harus dibatalkan. Bagaimana mungkin preman yang identik dengan kejahatan, kriminalitas dan kekerasan bisa dilibatkan oleh pemerintah dalam mendisiplinkan warga agar melaksanakan protokol kesehatan," ujar Joran Pulungan kepada Harian Terbit, Selasa (15/9/2020).

Menurut Joran, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah dalam menangani Covid-19 yang lebih bersifat preventif. Misalnya, sosialisasi yang terus menerus baik secara langsung maupun lewat media. Sementara jika melibatkan preman hal tersebut merupakan tindakan yang agresif yang biasanya berujung kepada pemaksaan dan kesewenang-wenangan dan hal itu yang tidak boleh terjadi yang dilakukan sipil.

"Rencana pemerintah melibatkan preman dalam penanganan covid bisa dikatakan bentuk putus asa pemerintah karena tidak bisa atau belum bisa menertibkan warga," jelasnya.

Joran pun menyebut, sedikit pun tidak ada dampak positif yang akan dirasakan masyarakat. Jika memang benar preman dilibatkan maka tentu yang bertanggung jawab adalah yang membuat dan mengambil kebijakan tersebut, apakah itu pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu sebelum rencana tersebut terwujud maka harus segera ditolak atau dibatalkan.

Tokoh Agama

Bambang Soesatyo menyarankan agar aparat menggandeng tokoh agama, adat, hingga organisasi masyarakat ketimbang jeger. Menurutnya, langkah ini akan lebih efektif guna mendongkrak kedisiplinan masyarakat mengingat peran tokoh-tokoh tersebut dibutuhkan di kalangan masyarakat.

"Mendorong Polri sebaiknya menggandeng pimpinan PD Pasar Jaya, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh organisasi masyarakat untuk mengawasi serta menyosialisasikan protokol kesehatan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Rencana Polri mengandeng preman pasar diungkap Wakapolri pada Kamis (10/9) lalu. Gatot sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan aparat bakal melibatkan preman pasar atau jeger untuk mengawasi disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker.

Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan pelibatan preman pasar untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar di tengah pandemi virus corona. "Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," kata Gatot di Polda Metro Jaya.

Pakar Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut pelibatan preman untuk mengertibkan protokol Covid-19 tak tepat. Ia menyebut wacana tersebut justru bertentangan dengan tugas kepolisian.

“Dari dasar pikirannya saja untuk melibatkan jeger (preman) ini jelas bertentangan dengan tugas kepolisian sendiri untuk memberantas premanisme, dengan pikiran itu artinya mengakui eksistensi preman ini pikiran yang justru bertentangan dengan akal sehat, terlalu pragmatis,” ujarnya.



#Psbb #jakarta #corona #covid-19 #preman #polri

Komentar Anda
Komentar