Hello,

Reader

Demokrasi Kriminal dan Politik Transaksional, Cukong Gentayangan Biayai dan Sponsori Pilkada Hingga Pilpres
Demokrasi Kriminal dan Politik Transaksional, Cukong Gentayangan Biayai dan Sponsori Pilkada Hingga Pilpres

Jakarta, HanTer - Demokrasi kita saat ini disebut dikendalikan disponsori cukong. Ada juga yang menyebut demokrasi kriminal. Para cukong itu tak hanya mengendalikan main di Pilkada, mereka juga diduga sponsori pilpres.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, sponsor alias cukong yang mendukung peserta pemilu merupakan bentuk dukungan. Namun, kata dia, yang perlu dicermati dari mana dana tersebut berasal.

"Memang biaya politik kita besar. Dan terkait sponsor saya kira tidak ada persoalan hanya saja bagaimana kita bisa mencari dan membuka secara terang benderang dari mana dana gelap itu," ungkapnya di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, menjadi jawaban pertanyaan publik terkait orang yang bekerja di balik layar atau di ruang gelap. "Ini menjawab kecurigaan publik selama ini bahwa ada yang bekerja di balik layar di ruang gelap yang menjadi sponsor termasuk di pilpres," cetusnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dua hal penting yakni menguatkan benteng pertahanan individu calon serta sistem yang dapat mengetahui dan membuka secara terang benderang. "Tentu kuat akhlak secara individu dan menguatkan sistemnya dengan melakukan audit pendanaan untuk mengetahui dana gelap itu," imbuhnya.

Sistem saat ini, sambungnya, telah mengarah pada transparansi namun dalam praktiknya masih lemah. "Bisa dilakukan tapi masih lemah dalam praktiknya. Misalnya data itu diberikan pada penyelenggara pemilu tapi tidak dibuka kepada publik. Jadi hanya formalitas. Jika serius, itu dibuka sebelum para calon itu berlaga," terang dia.

Fenomena Lama

Sementara itu, Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menuturkan, sponsor atau dana gelap yang menyokong para calon merupakan fenomena lama. Politik transaksional tersebut semakin terbuka khususnya di daerah.

"Ini fonemena lama khususnya pilkada digunakan bagi pemegang modal dan ini sudah semakin terbuka yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bisnis," jelasnya di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Untuk mengubah hal tersebut menurutnya, membutuhkan komitmen kuat dari penyelenggara dan pemerintah serta yang paling penting peran partai.

"Tentu saja peran partai menjadi ujung tombak dalam memberikan pendidikan politik yang sehat dan mengecilkan politik transaksional ini," tukasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyarankan penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada.

Korupsi Kebijakan

Pakar hukum dan tata negara, Mahfud MD, membeberkan realitas pemilihan daerah yang hampir seluruhnya dibiayai cukong alias pemilik modal.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Mahfud pun mewanti-wanti bahwa korupsi kebijakan yang dihasilkan dari money politik di pilkada lebih berbahaya dari korupsi uang.

Korupsi

Pengamat politik dari Political and Public Policy Stuidies (P3S) DR Jerry Massie PhD mengatakan, keberadaan cukong tersebut sangat mencoreng sistem perpolitikan di tanah air.

"Sangat mencoreng sistem perpolitikan di tanah air. Ini bukan lagi white collar crime tapi tindakan konspirasi, dan menyuburkan korupsi," kata DR Jerry Massie PhD kepada Harian Terbit, Minggu (13/9/2020).

Jerry menegaskan, jika cukong sudah berdarah-darah membiayai ongkos politik maka sudah dipastikan setelah selesai pilkada para cukong tersebut bakal minta balas jasa politik. Sehingga tabiat mereka bakal merusak demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

Demokrasi Kriminal

Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, peralihan sistem otoriter ke sistem yang demokratis pasca Presiden Soeharto, menjadi satu wujud yang bersifat kriminil disaat ini. Sehingga, perlunya perubahan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi yang sesungguhnya.

"Awalnya bagus (demokrasi,red), tapi makin ke sini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal," kata Rizal Ramli di Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon demokrasi saat ini bukan hanya prosedural, tapi mungkin juga corrupted democracy yang membuat demokrasi semakin mahal dan menjadi battle of billionaire.

“Demokrasi kita dikendalikan, disponsori para cukong," ujar Fadli dalam diskusi virtual 'Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia', di Jakarta, Selasa (9/6/2020).


 



#Pilkada #pilpres #korupsi

Komentar Anda
Komentar