Hello,

Reader

Masih Ada Upaya Sudutkan Islam, Dua Tokoh Agama Bantah Pernyataan Menko Mahfud MD
Masih Ada Upaya Sudutkan Islam, Dua Tokoh Agama Bantah Pernyataan Menko Mahfud MD

Jakarta, HanTer - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang membantah pemerintah selalu mendiskreditkan Islam, tidak dibenarkan oleh Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Dr H Abdul Chair Ramadhan, SH, MH dan Wakil Ketua Majlis Mazakarah Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) DKI Jakarta, Novel Bamukmin.

“Adanya program Islam Nusantara menunjukkan keterhubungan Islamofobia masa lalu dengan masa kini. Terlebih lagi, dalam RUU HIP Ketuhanan YME hendak digantikan dengan Ketuhanan yang berkebudayaan,” kata Abdul Chair kepada Harian Terbit, Jumat (18/9/2020).

Selain itu, lanjutnya,  UU Ormas telah menjadikan suatu paham/ajaran agama Islam sebagai paham/ajaran yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1946, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c.

Selain itu, pernyataan Kepala BPIP musuh terbesar Pancasila adalah agama dan Menteri Agama tentang good locking yang dikaitkan dengan radikalisme sudah jelas menyudutkan Islam. “Apakah itu bukan Islamofobia? Hendaknya pemerintah belajar dari sejarah dan tidak mengulangi kesalahannya," tambahnya. 

Berkaca 

Sementara itu, Novel Bamukmin meminta Mahfud MD berkaca dengan realita yang ada saat ini. “Mahfud boleh bilang pemerintah tidak mendiskreditkan Islam, kenyataannya Islam sdh semakin tersingkir. Buktinya unsur ketuhanan mau dihilangkan. Apalagi Indonesia menjadi surga buat penista agama dan neo PKI menggejala dimana-mana,” papar Novel dihubungi terpisah, Kamis (17/9/2020).

Apalagi, lanjutnya, masih ada ulama menjadi korban konspirasi politik para cukong dan dikriminalisasi. “Puncaknya RUU HIP dengan membubarkan HTI menyerang khilafah serta membatalkan perda-perda syariah,” paparnya.

Islamofobia

Mahfud mengatakan, "Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," kata Mahfud, di Padang, Kamis, dalam Dialog Kebangsaan, di Universitas Andalas secara daring.

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia.

Ia menjelaskan Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara. "Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara," katanya pula.

Mahfud mengatakan setelah merdeka dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi kapolri, hingga panglima TNI.

"Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara," katanya lagi.

Ia mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, maka ikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan. "Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju," ujarnya pula.

Pemerintah melindungi setiap pemeluk agama, dan silakan jalani ibadah masing-masing dan itulah negara kesatuan berdasarkan Pancasila, kata Mahfud lagi.

Pada sisi lain, Mahfud menyampaikan semua komponen bangsa sudah sepakat Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi. "Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi," katanya pula.

Mahfud mengatakan, demokrasi memberikan penghargaan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Tidak Menyentuh

Lebih lanjut Abdul Chair mengatakan, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut, "Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani," tidak menyentuh persoalan tentang adanya fakta Islamofobia. Apa yang disampaikan tersebut justru adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan.

"Penjelasannya tentang Islamofobia terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara adalah benar. Akan tetapi hal tersebut kini terulang kembali," ujarnya.

Dia mengatakan, jika pada masa penjajahan kolonial Belanda yang ditakutkan adalah pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al Afghani, kini kekhawatiran menunjuk pada penguatan perjuangan Syariat Islam dalam legislasi nasional. Padahal perjuangan tersebut dilakukan secara legal konstitusional.

"Islamofobia dalam sejarahnya di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Snouck Hurgronje melalui teori receptie. Hukum Islam dapat diterima sepanjang hukum adat menerimanya," jelasnya.



#islam #umat #presiden #jokowi #mahfud

Komentar Anda
Komentar