Hello,

Reader

Program Tak Jelas dan Sia-sia, Sertifikasi Penceramah Akan Memecah Belah Umat Islam
Ilustrasi (ist)
Program Tak Jelas dan Sia-sia, Sertifikasi Penceramah Akan Memecah Belah Umat Islam

Jakarta, HanTer - Program sertifikasi penceramah dari Kementerian Agama (Kemenag) ditolak sejumlah pihak. Apalagi selama ini tidak ada ajaran negatif atau menyimpang dari setiap ajaran agama yang disampaikan penceramah. Sertifikasi penceramah dinilai sebagai program yang tidak jelas dan mengada-ada. Bahkan bisa memecah belah umat Islam.

"Saya menentang keras program itu (sertifikasi penceramah). Selama ini tidak ada ajaran agama yang mengajarkan hal-hal negatif. Kan agama melarang minum minuman keras, mengajarkan kebaikan seperti salat dan ibadah lainnya. Jadi tidak perlulah ada sertifikasi," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fadil Muzzaki Syah di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Politisi yang akrab disapa Lora Fadil ini menegaskan, program sertifikasi penceramah yang melibatkan lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak harus dilakukan. Kemenag cukup memberikan kucuran anggaran bagi ormas-ormas Islam untuk melakukan program pembekalan. Saat ini setiap ormas-ormas Islam juga sudah memiliki program serupa.

"Tidak usahlah. Kan mereka (ormas-ormas Islam) itu sudah punya program seperti itu. Kemenag cukup menyentuh program-program itu," jelasnya.

Lora menegaskan, program sertifikasi penceramah tidak bagus dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan yang akan datang. Karena, program tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan melembagakan sendiri program sertifikasi penceramah oleh Kementerian Agama.

Ia mendukung sikap penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait program sertifikasi penceramah yang dilakukan oleh Kemenag. Karena, peran pemerintah cukup mengisi dalam kegiatan yang dilakukan oleh ormas Islam. Bukan malah membuka program sertifikasi penceramah yang serupa dilakukan oleh ormas-ormas Islam.

"Pemerintah fokus saja pada bantuan anggaran. Cukuplah mengisi dalam kegiatan ormas Islam, bukan membuka program sendiri. Saya khawatir ini hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik," bebernya.

Disayangkan

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf juga menyayangkan sikap Kemenag yang tetap melaksanakan program penceramah bersertifikat. Padahal, jelas-jelas DPR RI tegas menolak adanya sertifikasi terhadap penceramah. Program sertifikasi terhadap ulama atau penceramah ini, menurutnya, bisa memecah belah umat Islam. 

Pasalnya, ada kubu para penceramah bersertifikat dan penceramah yang tidak bersertifikat. Program ini juga, ditambahkannya, terkesan mengeneralisasi rumah-rumah ibadah dan para penceramah sebagai salah satu pemantik atau transformer radikalisme. "Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung prinsip Rahmatan Lil Alamin atau sebagai pembawa kedamaian," ungkapnya.

Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin juga tidak sepakat atas program sertifikasi penceramah yang digagas Kemenag. Alasannya, sertifikat bagi para penceramah atau dai bakal memicu gesekan antara sesama dai. Oleh karenanya program Kemenag tersebut bakal terus menjadi polemik.

“Ini malah Menag mengadu domba para dai dengan dikeluarkan sertifikat,” kata Novel, Senin (21/9/2020).

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul akan menerapkan program sertifikasi penceramah bagi semua agama mulai bulan ini. Pada tahap awal, bakal ada 8.200 orang akan mendapatkan sertifikasi penceramah.



#Penceramah #ustadz #dai #kemenag

Komentar Anda
Komentar