Hello,

Reader

Sikap
Sikap "Keras Kepala" Pemerintah Abaikan Aspirasi Rakyat: FPI, GNPF-U, PA 212 Serukan Umat Islam Tidak Ikut Pilkada

Jakarta, HanTer - Front Pembela Islam (FPI), GNPF-Ulama dan PA 212  menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya dan seluruh ummat Islam Indonesia pada umumnya untuk tidak terlibat atau memboikot dalam seluruh rangkaian/pentahapan pesta demokrasi yang disebut ketiga organisasi ini sebagai ‘Pilkada Maut’.

Seruan tersebut disampaikan dalam Maklumat bersama FPI, GNPF Ulama dan PA 212 di Jakarta, Selasa (22/9/2020). Dalam maklumat tertulis nama KH. Ahmad Shobri Lubis (Ketua Umum FPI), Ustadz.Yusuf M Martak (Ketum GNPF-Ulama), dan Ustadz.Slamet Ma’arif (Ketua Umum PA 212).

Alasan seruan agar umat Islam tidak mengikuti seluruh tahapan dan proses pilkada karena pandemik Covid-19 telah menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Di sisi lain, jaminan keselamatan jiwa rakyat cenderung diabaikan.

Disebutkan, dari kebijakan rezim yang lebih aspiratif membela kepentingan eksploitasi ekonomi taipan naga pemodal rezim, terus memasukkan TKA China yang justru merupakan negara awal penyebab dan penyebar virus Covid19.

Fakta menunjukkan trend laju pertumbuhan dan peningkatan rakyat yang terpapar Covid-19 demikian mengkhawatirkan. Posisi Indonesia saat ini laju angka pertumbuhan dengan angka 4.000-an penderita
per-hari.

Selain itu, memperhatikan sistem penanggulangan Covid-19 oleh rezim terlihat adanya misskoordinasi, missmanagement, lie with statistic, unplanning, bad governance dalam penyelenggaraan negara yang lebih memprioritaskan ekonomi dan politik belaka dibandingkan dengan keselamatan jiwa rakyat.

Padahal, keselamatan jiwa rakyat adalah yang pertama dan oleh karenanya harus diprioritaskan. Dengan demikian, Pilkada kali ini dapat dikatakan sebagai ‘klaster maut’ penyebaran Covid-19. Tidak ada dalil pembenar untuk kepentingan tetap menyelenggarakan Pilkada maut ini.

Isi maklumat tersebut menyebutkan sesuai dengan arahan dan masukan dari Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) tentang pentingnya nilai kemanusiaan yaitu penyelamatan jiwa rakyat sebagai prioritas utama dibandingkan dengan politik dan ekonomi.

Terkait hal ini FPI, GNPF Ulama dan PA 212 menyerukan untuk dilakukan penundaan dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada Maut 2020 yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Juga menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar – benar berpihak kepada rakyat jelata.

“Keras Kepala”

Sementara itu, Deklarator/Presidium KAMI M. Din Syamsuddin mengatakan, keputusan DPR bersama Pemerintah, dan KPU serta Bawaslu bahwa Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, walaupun ada keberatan dari berbagai organisasi masyarakat madani, sungguh menunjukkan apa yg disebut dengan Kediktatoran Konstitusional (Constitutional Dictatorship).

Menurut Din, sikap "keras kepala" Pemerintah dan DPR tersebut jelas menunjukkan pengabaian dan pengingkaran terhadap aspirasi rakyat. Pada saat yang sama sikap demikian dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi dan amanat rakyat.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menyebut, aspirasi rakyat, yang disuarakan antara lain oleh NU, Muhammadiyah, Majelis-Majelis Agama, KAMI, dan berbagai Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah apirasi riil rakyat yg sangat prihatin terhadap persebaran Pandemi Covid-19 yang masih meninggi. 

“Mereka semata-mata ingin menyelamatkan rakyat dari wabah dan marabahaya. Namun sayang suara moral dan kemanusiaan tersebut diabaikan dan tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Selasa.

Pada sisi lain, sikap Pemerintah itu jelas mengabaikan amanat Konstitusi utk "melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia". 

Dikatakan, semua itu, baik pengabaian aspirasi rakyat, maupun pelanggaran Konstitusi dan Undang-Undang, serta adanya ketaksesuaian ucap dan laku, sangat beresiko besar. Apalagi, patut diyakini bahwa pelaksanaan Pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru Covid-19. 

“Siapkah Pemerintah menanggung akibat dan resikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, dari pada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik,” papar Din.



#Pilkada #KPU #Corona

Komentar Anda
Komentar