Hello,

Reader

Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda Kepergiannya
Ilustrasi aktivitas warga saat pandemi COVID-19 (ist)
Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda Kepergiannya

Jakarta, HanTer - Kontroversi seputar penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dimasa pandemi saat ini kerap merebak. Sebagian masyarakat berkehendak pilkada ditunda. Namun, ada pula yang menghendaki pilkada tetap digelar 9 Desember 2020.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, mengaku sudah meminta agar tahapan Pilkada 2020 ditunda. Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan DPR salah langkah dan perhitungan dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada.

"Bahasa kita agak keras memang, 'pilkada masih bisa ditunda, pemulihan ekonomi masih bisa ditunda, nyawa tidak bisa ditunda kepergiaannya'," kata Pangi di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia mengatakan, sektor ekonomi masih bisa dipulihkan pemerintah. Namun, ratusan dokter yang meninggal dunia karena Covid-19 tak akan bisa kembali.

"Untuk apa pemulihan ekonomi, untuk apa demokrasi, kalau rakyat menjadi tumbal, karena klaster pilkada yang makin mengkhawatirkan, ini namanya mati celaka," ujar dia. 

Pangi juga menyinggung sikap Presiden Jokowi, KPU, partai politik yang kompak menginginkan pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Ia membandingkan, sikap Pemerintah Indonesia dengan Selandia Baru.

Adapun Pemerintah Selandia Baru menunda agenda politik di tingkat pemilihan presiden (pilpres) karena pandemi Covid-19. Pangi juga mengaku heran dengan sikap pemerintah yang bisa menunda pelaksanaan pilkades, tetapi sulit untuk menunda Pilkada 2020.

"Kalau alasan pilkada dipaksakan hanya karena kalkulasi hitung-hitung pertumbuhan ekonomi, pilkada bisa meningkat daya beli, terjadi sirkulasi jumlah uang ke tengah masyarakat, belanja pembuatan spanduk, baliho, alat peraga, dan lain-lain, menurut saya ini jelas alasan yang kurang tepat," ucap dia. 

Tak hanya itu, Pangi menilai, para elite terlihat khawatir jika pilkada ditunda, masa jabatan kepala daerah akan berakhir pada Februari 2021, sehingga ada 240 daerah kemungkinan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Sementara itu, menurut Pangi, plt kepala daerah justru menguntungkan Kemendagri dan seorang plt tak bisa mengambil kebijakan strategis.

"Padahal, solusinya banyak, sementara dipilih DPRD, bisa juga gubernur ditunjuk presiden sebagai perpanjangan pemerintah daerah, mungkin saja sementara plt bupati/walikota ditunjuk Gubernur, masih banyak pola-pola lainnya, asal punya itikad baik," tutur dia. 

Lebih lanjut, Pangi mengatakan, sudah banyak institusi yang meminta pemerintah, DPR, dan KPU menunda pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

"Negara akan berwibawa, akan berkelas memang apabila menyelamatkan dan melindungi nyawa rakyat menjadi skala prioritas kelas wahid, pemulihan ekonomi bisa ditunda, pilkada bisa ditunda, tapi nyawa rakyat tak bisa ditunda," kata dia.

Diketahui, Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali. Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Tak Perlu ditunda

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai Pilkada tidak perlu ditunda karena menurutnya belum ada ilmuan dan atau negarawan di dunia yang memastikan kapan pandemi Covid-19 dan persoalan yang ditimbulkan dapat terkendali atau berakhir.

"Jika memang ada temuan dan atau pandangan yang memperkirakan mendekati kepastian bahwa kasus Covid-19 dapat berakhir pada beberapa bulan ke depan, tidak sampai Desember 2021, misalnya, ide penundaan Pilkada sangat rasional," kata Emrus di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Emrus menegaskan jika belum ada kepastian, penundaan Pilkada justru dapat menimbulkan masalah baru lainnya, antara lain penanganan Covid-19 di daerah berpotensi terganggu karena kurang kondusifnya dinamika politik di daerah-daerah yang seharusnnya melakukan Pilkada 2020 ini.

"Karena itu, saya mengajak agar wacana publik lebih memperbincangkan solusinya," tegas Emrus.



#Pilkada #Corona #jokowi #politik

Komentar Anda
Komentar