Hello,

Reader

Rakyat Karawang Resah, TPA Overload, Incinerator Mati
Rakyat Karawang Resah, TPA Overload, Incinerator Mati

Jakarta, HanTer  - Rakyat Kabupaten Karawang, yang tergabung di dalam Komando Penegak Keadilan Reformasi Kabupaten Karawang kecewa dengan terbengkalainya incinerator sehingga membuat Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jalupang, Kelurahan Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi kelebihan kapasitas.

 

"Kondisi ini tentu merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah itu sendiri, lantaran incinerator seharusnya menjadi solusi pengelolaan sampah, kini hanya menjadi barang rongsok raksasa," kata Sekjen Komando Penegak Keadilan Reformasi, Pancajihadi AL Panji kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

 

Ia mengatakan bahwa saat ini masyarakat di Kabupaten Karawang sangat resah dengan situasi seperti ini. Apalagi setidaknya, ada 900 ton sampah per hari dibuang oleh masyarakat, namun TPA yang tersedia justru tidak mampu menampungnya.

 

"Saat ini warga Kabupaten Kerawang mencapai 2,3 juta orang, memiliki tingkat produktifitas sampah yang sangat tinggi mencapai 900 ton sampah perhari. Namun sayangnya Karawang yang hanya memiliki satu TPA sehingga tidak dapat mengelola sampah dengan baik, oleh sebab itu TPA Jalupang saat ini sedang Overload," jelasnya.

 

Atas dasar itu, mereka pun menduga ada permainan yang terjadi dalam pengadaan incinerator atau mesin pengelolaan sampah yang ada di TPA Jalupang tersebut.

 

"Kami mengutuk keras atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan Incinerator T.A 2015," katanya.

 

Masih menurut Pancajihadi, bardasarkan ketentuan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, terjadinya pencairan SP2D atas paket pekerjaan senilai Rp 25 miliar.

 

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Cipta Karya, Arifin dan Kepala Bidang verifikasi pada Kantor DPPKAD Karawang, Acep Kartiwa. Bahwa memang ada persoalan yang terjadi antara komitmen pekerjaan dengan kondisi real di lapangan.

 

"Didasarkan adanya berita acara penyerahan yang merupakan kewenangan PPK atas persetujuan KPA dan diketahui oleh PA (Pengguna Anggaran), walaupun kenyataan di lapangan memperhatikan keterangan pengendara truk sampah, pekerjaan tersebut belum selesai," kata Pancajihadi mengutip pemyataan Kasubag Keuangan Dinas Cipta Karya, Arifin dan Kepala Bidang verifikasi pada Kantor DPPKAD Karawang, Acep Kartiwa.

 

Dan atas kegiatan tersebut, bisa diancam dengan pasal 2 ayat (1) yakni berupa ancaman pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta  dan paling banyak Rp 1 miliar. Jo pasal 3 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Jo. Pasal 15 dengan dugaan adanya melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5  tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.



#Tpa #sampah #karawang

Komentar Anda
Komentar