Hello,

Reader

Tolak UU Cipta Kerja, 2 Juta Buruh Lakukan Aksi Mogok  Nasional 
Ilustrasi aksi buruh (ist)
Tolak UU Cipta Kerja, 2 Juta Buruh Lakukan Aksi Mogok  Nasional 

Jakarta, HanTer - Tiga puluh dua federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Aksi mogok nasional tersebut sebagai protes atas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. 

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Said menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh (sebelumnya direncanakan berjumlah 5 juta buruh). Dua juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.
 
Berikutnya  adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

“Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat,” ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003,” tegasnya. 

Menolak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus menuai polemik. Hari ini (kemarin) ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja (SP) turun ke jalan melakukan aksi penolakan. Bukan saja datang dari SP, penolakan juga datang dari fraksi Partai Demokrat dan PKS. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, RUU Cipta Kerja adalah kemunduran.

“Kami dari Fraksi Demokrat secara tegas menolak RUU Cipta Kerja,” ujar Lucy Kurniasari di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Lucy, penolakan Fraksi Demokrat karena RUU Cipta Kerja lebih buruk dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya. RUU ini melemahkan daya tawar pekerja dihadapan pemilik perusahaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja asing (TKA). Ini akan membahayakan bagi tenaga kerja dalam negeri.

“Tenaga kerja Indonesia juga akan makin sulit menjadi pegawai tetap. Padahal menjadi pegawai tetap akan memberi kepastian hukum bagi para pekerja,” ungkapnya.

Jadi, kalau RUU ini disyahkan, menurutnya, maka akan semakin banyak pegawai kontrak seumur hidup, bukan pegawai tetap. Hal ini tentu akan melemahkan posisi pegawai. Upah minimum sektor kabupaten/ kota juga akan hilang. Tentu hal ini dapat merugikan para pekerja itu sendiri.

“Pesangon para pekerja juga akan dikurangi dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Padahal bagi pekerja pesangon itu sangat dibutuhkan untuk tetap eksis setelah pensiun. Kalau pesangon terlalu kecil, maka masa depan pekerja setelah pensiun akan semakin suram,” ujarnya.

Tidak Bijak

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menilai rencana mogok nasional yang dilakukan serikat pekerja bukan pilihan yang bijak. Kendati, dalam negara demokrasi, tidak ada larangan untuk berpendapat. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini, menurutnya, mereka harus patuh pada protokol kesehatan.

“Jika bisa menggunakan cara-cara lain untuk menyampaikan pendapat, mengapa harus dengan mogok nasional? Jika mogok terjadi, maka pekerja juga terkena dampaknya. Maka, perlu disikapi dengan bijak,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI, Senin, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.

"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU.



#Demo #buruh #mogok #ciptakerja #omnibuslaw

Komentar Anda
Komentar