Hello,

Reader

UU Ciptaker, RUU BPIP dan RUU HIP Rugikan Umat Islam
Massa PA 212 GNPF
UU Ciptaker, RUU BPIP dan RUU HIP Rugikan Umat Islam

Jakarta, HanTer - Sedikitnya 10 ribu massa dari Front Pembela Islam (FPI, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI, melakukan aksi demo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/10/2020) dan di sejumlah daerah di Indonesia.

Aksi bertagline 1310 guna itu menolak UU Ciptaker, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) serta mendesak pembubaran BPIP. Ketiga RUU ini merugikan rakyat dan umat Islam.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, estimasi jumlah massa yang akan berdemo di depan Istana Presiden sekitar 10 ribu. Alasannya, unjuk rasa tidak hanya dipusatkan di Istana Presiden tapi di sejumlah daerah juga akan menggelar aksi serupa yakni menolak UU Ciptaker, RUU BPIP dan RUU HIP serta mendesak pembubaran BPIP.

"Untuk Jakarta kurang lebih diikuti 10 ribuan. Aksi ini dilaksanakan di daerah masing masing. Jadi jumlah massa tergantung sikon (situasi - kondisi) daerah masing masing," ujar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Senin (12/10/2020).

Novel menegaskan, keberadaan kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat dan umat Islam. Untuk aksi di Jakarta aksi akan digelar mulai pukul 13.00 WIB dan massa akan berkumpul di Di depan Patung Kuda, Monas. "Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," tegasnya.

Bawa Bendera

Sementara itu, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, untuk kelancaran aksi 1310 pihaknya juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan rencana unjuk rasa ke Polda Metro Jaya sejak Jumat (9/10/2020).

Koordinator lapangan Damai Hari Lubis dan komandan lapangan Abdul Qodir  menyerukan kepada semua peserta aksi untuk membawa bendera merah putih, taat pada komando pimpinan, selalu menjaga ketertiban dan kebersamaan, jalankan protokol kesehatan cegah Covid-19, dilarang membawa atau melibatkan anak-anak serta jangan terprovokasi selama perjalanan.

Menanggapi gelombang demonstrasi dengan mengangkat isu penolakan UU Cipta Kerja, peneliti politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, demonstrasi, terutama jika untuk membela kepentingan kaum lemah, tidak dilarang. Apalagi menyampaikan pendapat juga dijamin konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Rencana demonstrasi kelompok PA 212, menurut Jerry, kalau bertujuan untuk mengingatkan pemerintah mengenai kontroversi UU Cipta Kerja tak menjadi masalah. Jerry meminta kepada semua pihak untuk menghindari politik adu domba. Selain itu demo juga harus murni tanpa ada muatan politis.

"Yang bahaya ada penunggang gelap. Saya sarankan 212 gelar RDP dengan DPR dan pemerintah itu lebih santun dan terhormat," jelasnya.

Represif

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, aparat keamanan harus mampu bernegosiasi dengan demonstran. Karrna mereka yang berdemo itu dilindungi undang-undang. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu aparat keamanan seyogyanya melindungi setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi.

"Karena itu, tidak dibolehkan represif terhadap pendemo kacuali mereka anarkis. Kalau hal ini terjadi, sudah menjadi ranah pidana," ujar M. Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Jamiluddin menilai, tudingan pendemo disponsori tentu perlu pembuktian. Saatnya anak negeri menuntut pihak-pihak yang menuding itu menunjukan siapa sponsor pendemo. "Kalau tidak bisa menunjukan siapa sponsor pendemo, berarti pihak yang menuding itu sangat keji dan kejam. Para pendemo dapat memidanakan pihak penuding tersebut," ujarnya. 

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, dalam demokrasi negara harus menjamin kebebasan rakyat berpendapat. Tapi sayangnya dalam situasi penyampaian pendapat saat ini dihantui Covid-19 sehingga negara memaksakan kehendaknya untuk meloloskan Omnibus Law usulan Presiden Jokowi untuk ketok palu oleh parlemen.

"Saat seperti ini lah rakyat seluruh elemen berreaksi. Dan pasti negara model begini akan menghalangi suara suara protes rakyat. Saya meyakini rakyat tetap melawan atas upaya pemerintah yang menekan rakyat," tegasnya. 

Tanpa Kekerasan

Secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyerukan agar peserta aksi lanjutan penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak melakukan kerusuhan dan kekerasan.

"Langkah kami ke depan melanjutkan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Said menegaskan aksi buruh seperti mogok nasional yang dilakukan pada 6-8 Oktober untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja itu adalah hak yang sudah dijamin konstitusi.

Namun, dalam menjalankan hak tersebut, ia menyerukan agar tidak ada kericuhan dan kekerasan. Hal itu penting, karena serikat pekerja dan buruh berencana untuk melakukan aksi lanjutan menolak UU tersebut.



#UUCiptaKerja

Komentar Anda
Komentar