Hello,

Reader

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Terbesar, Total Rp5.900 Triliun
Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Terbesar, Total Rp5.900 Triliun

Jakarta, HanTer - Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. Besarannya mencapai 402,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.900 triliun dengan nilai tukar Rp 14.732 per dolar AS. Sebagian besar utang luar negeri berjangka panjang dan mayoritas dimiliki oleh pemerintah, sisanya oleh entitas publik

Analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengatakan, sebenarnya berutang itu biasa dalam bisnis, baik ke dalam maupun luar negeri. Apalagi dari total utang luar negeri ($409miliar) sekitar separuhnya disumbang oleh swasta ($207) dan separuhnya oleh pemerintah ($202). Namun yang menjadi masalah adalah saat pemerintah Indonesia berutang, lewat surat utang, bunganya sangat tinggi. Bahkan paling tinggi se-Asia Pasifik. 

"Yang untung dari bunga tinggi ini adalah investor seluruh Dunia yang memegang surat utang Indonesia. Tapi yang tekor adalah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia lah yang harus membayar utang tersebut melalui pajak," kata Gede Sandra kepada Harian Terbit, Kamis (15/10/2020).

Gede menyebut, ekonom senior Didik J Rachbini pernah menyatakan bahwa jumlah pembayaran utang, pokok dan bunganya, di tahun depan mencapai Rp 1000 triliun. Bila diasumsikan pendapatan pajak yang dikisaran Rp 1.400an triliun, artinya lebih dari 70 persen pajak Indonesia habis untuk membayar utang. Bahkan saat ini, untuk membayar bunga utang pemerintah harus menutupnya dari berutang lagi. 

"Ini artinya bukan lagi "gali lubang tutup lubang", melainkan "gali lubang tutup jurang"," tegasnya. 

Sri Mulyani

Gede memaparkan, semua utang tersebut rakyat Indonesia yang harus menanggung. Utang tersebut yang menanggung bukan Sri Mulyani atau Jokowi, tapi seluruh rakyat Indonesia hingga puluhan tahun ke depan. Gede mengungkapkan, utang yang nilai besar tersebut masih bisa diselamatkan dengan catatan selama Sri Mulyani ada di luar kabinet. 

"Selama ini masyarakat dan Jokowi disilaukan dengan berbagai penghargaan internasional yang diterima Sri Mulyani. Jadi mereka tidak melihat bahaya yang sesungguhnya dari kebijakan Menteri Pengutang Terbaik se-Asia Timur ini. Selama Sri Mulyani pertahankan bunga tinggi, selama itu pula penghargaan terus datang dari media atau lembaganya para investor surat utang se-Dunia," paparnya.

Utang Pemerintah

Diketahui, Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. Besarannya mencapai 402,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.900 triliun dengan nilai tukar Rp 14.732 per dolar AS.

Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan Statistik Utang Internasional (IDS) pada Senin (12/10) itu menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat keenam. Dengan mengecualikan Cina, negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah Brasil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki.  

IDS menyajikan gambaran sisa dan aliran utang luar negeri 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah pada 2019. Secara keseluruhan, total utang luar negeri mereka pada akhir 2019 mencapai 8 triliun dolar AS atau tumbuh 5,4 persen, tingkat kecepatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

Khusus untuk Indonesia, utang luar negeri mengalami pertumbuhan secara bertahap sejak 2009. Apabila dibandingkan 2018, besaran utang luar negeri pada 2019 tumbuh enam persen. Bahkan, jika merujuk pada data 2009 atau ketika utang luar negeri di level 179,4 miliar dolar AS, terjadi kenaikan hingga 124 persen.

Utang luar negeri Indonesia didominasi utang jangka panjang. Dominasi ini juga dialami di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah lain. "Kebanyakan negara berpenghasilan rendah menengah, sebagian besar utang luar negeri berjangka panjang dan mayoritas dimiliki oleh pemerintah, sisanya oleh entitas publik," tulis laporan IDS, seperti dikutip Republika, Senin.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kreditur, sebagian besar utang luar negeri Indonesia pada tahun lalu berasal dari penerbitan surat utang. Besarannya mencapai 173,2 miliar dolar AS, tumbuh lebih dari 500 persen dibandingkan 2009, sebesar 25,8 miliar dolar AS.

Dominasi tersebut mengalami pergeseran jika dibandingkan pada 2009. Saat itu, struktur utang luar negeri Indonesia masih mayoritas berasal dari pinjaman.

Secara keseluruhan, Bank Dunia mencatat, rasio utang terhadap Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/ GNI) mencapai 37 persen. Angka ini tumbuh sedikit dibandingkan satu dekade sebelumnya, 34 persen. Pertumbuhan signifikan justru terjadi pada rasio utang terhadap ekspor yang pada tahun lalu mencapai 194 persen. Pada 2009, rasionya hanya 141 persen. 

Beberapa waktu lalu, ekonom senior Dr Fuad Bawazier mengingatkan, Indonesia di ambang krisis dahsyat akibat utang Indonesia terus membengkak.   

Menurut Fuad, perhitungan pemerintah melakukan pembangunan infrasturuktur dengan menggunakan dana pinjaman merupakan tindakan yang membahayakan negara. Hal ini jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN, juga bisa menimbulkan krisis dahsyat.

Kemenkeu

Banyak yang mengkhawatirkan besarnya ULN Indonesia ini. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menyatakan bahwa utang pemerintah masih aman dan terjaga.

"Data ini adalah data utang luar negeri total, termasuk swasta. Kalau melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga karena beberapa alasan," ujar Masyita di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Dia melanjutkan, porsi utang valas (29% per 31 Agustus 2020) masih terjaga sehingga risiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik (manageable).

"Kedua, profil jatuh tempo utang kita juga cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Augstus 2020) dari 8.4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019. Rata-rata utang pemerintah merupakan utang jangka panjang," ungkap Masyita dilansir WE Online.

Masyita juga menyampaikan beberapa strategi pemerintah untuk mengelola utangnya. Dalam memitigasi risiko fiskal, terutama pada portofolio utang, pihaknya melakukan strategi aktif meliputi buyback, debt switch, dan konversi pinjaman.

"Selain itu, secara umum tetap dilakukan manajemen yang baik terhadap waktu jatuh tempo dan pendalaman pasar keuangan," tambahnya.



#Utang #jokowi #srimulyani #keuangan

Komentar Anda
Komentar