Hello,

Reader

Kebut Pengembangan Bisnis, Subholding Pertamina Tidak Melanggar UU
Kebut Pengembangan Bisnis, Subholding Pertamina Tidak Melanggar UU

Jakarta, HanTer - Sesuai keputusan RUPS, PT Pertamina (Persero) langsung tancap gas melanjutkan transformasi pada tingkat subholding bisnis.  Apalagi menurut para ahli dan pakar hukum bisnis tidak ada undang-undang yang dilanggar Pertamina dalam pembentukan subholding tersebut. Terutama Pasal 127 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal sama juga disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman. “Tidak ada undang-undang yang dilanggar Pertamina dalam pembentukan subholding tersebut,” katanya di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Menurut Fajriyah, penilaian yang disampaikan pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi yang menyatakan pembentukan subholding melanggar UU tidak berdasar. Soalnya, restrukturisasi Pertamina melalui subholding Pertamina tidak melanggar Pasar 127 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dia menjelaskan, restrukturisasi Pertamina sampai saat ini bukanlah spin off atau pemisahan perusahaan, karena subholding bukan pembentukan institusi baru, namun menggunakan perusahaan yang sudah ada sebelumnya. 

"Yang dilakukan adalah penguatan anak-anak perusahaan yang ditunjuk sebagai subholding agar dapat berjalan dengan lebih optimal, cepat dan berkinerja lebih baik," tukasnya.

Hal ini juga, lanjut Fajriyah, merujuk pada Pasal 1 angka 12 UU PT yang mendefinisikan Pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

"Sampai saat ini tidak ada aktiva dan passiva Pertamina yang beralih ke Perusahaan yang dijadikan Subholding," tandasnya.

Langkah Strategis

Sebagaimana diketahui, Direksi Pertamina melakukan pengukuhan Subholding yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan pembentukan Holding Migas dan merupakan penjabaran dari roadmap program kementerian BUMN yang tercantum dalam Buku Putih Pembentukan Holding Migas.  

Terdapat lima subholding yang telah dibentuk yakni Upstream Subholding yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding (PT Perusahaan Gas Negara), Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia) dan Commercial & Trading Subholding (PT Patra Niaga). Selain itu juga terdapat Shipping Company yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan pembentukan holding migas, 5 subholding dan 1 shipping company ini merupakan langkah strategis yang akan tercatat dalam sejarah Pertamina, karena merupakan inisiatif yang dilakukan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ke depan, bergerak lebih lincah, cepat serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif. 

“Transformasi yang dilakukan saat ini adalah untuk menyiapkan lini bisnis Pertamina berkembang dan mandiri. Saat ini, lingkup bisnis Pertamina sangat luas, dengan tantangan dan kompetisi yang berbeda serta memiliki kekhususan risiko masing-masing. Karenanya, dengan subholding ini, setiap bisnis nantinya dapat bergerak lebih cepat dan lincah untuk pengembangan kapabilitas kelas dunia dan pertumbuhan skala bisnis yang akan menunjang Pertamina menjadi perusahan global energi terdepan dengan nilai pasar $100bn,” tegas Nicke.  

Untuk itu, sesuai dengan Surat Keputusan No. SR-396/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, Nicke pun tidak membuang waktu dan langsung tancap gas melakukan penunjukan dan pengukuhan pejabat masing-masing subholding yang akan menjadi nakhkoda di perusahaan tersebut. 



#Pertamina

Komentar Anda
Komentar