Hello,

Reader

Ide Center: Potensi Konflik Menganga, Pilkada Serentak 2020 Harus Serius Dimonitor Ketat
Simulasi Pilkada 2020 di tengah Corona
Ide Center: Potensi Konflik Menganga, Pilkada Serentak 2020 Harus Serius Dimonitor Ketat

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center, C. David Kaligis mengatakan, agenda Pilkada Serentak Tahun 2020 akan tetap digelar walau di tengah Pandemi Covid 19 yang belum juga reda hingga saat ini bakal menyisakan empat masalah besar. Pasalnya, pemerintah tengah menghadapi sutuasi dilematis antara kesehatan dan kekosongan hukum.

Di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain Pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elite politik di tingkat lokal dan juga untuk menghindari  kekosongan hukum dan kevakuman kekuasaan di daerah yang dapat berujung pada persoalan ketatanegaraan yang pelik  menjadi sebuah keniscayaan politik. 

Namun demikian ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 yang tidak bisa dianggap remeh. Berikut beberapa poin pandangan kami Indonesian Democratic (IDE) Center:

Pertama, bahwa rezim hukum pemilu dalam pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan efektif kendati penyelerasan regulasi dengan aturan tehnis yang mengatur protokol kesehatan dibuat untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Hal ini dapat berujung pada konflik di tengah masyarakat di ujung tahapan Pilkada dan derasnya arus gugatan," ujar David dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (25/10).

Kedua, katanya, potensi terjadinya “electoral frauds” yakni penyimpangan-penyimpangan pada proses pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid 19 hampir dipastikan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi massif. 

Sebagai contoh, dalam pemungutan suara nanti 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS-TPS tempat mereka memilih harus mematuhi protokol kesehatan, seperti “sosial distancing” atau menjaga jarak. Maka otomatis akan terjadi antrian panjang yang akan mengakibatkan mundurnya waktu dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang bisa berdampak pada pelanggaran tehnis soal rentang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Belum lagi tenaga penyelenggara di tingkat bawahpun akan semakin terkuras dengan mundurnya waktu di TPS-TPS. Hal ini tentu dapat menyebabkan penyelenggara di tingkat bawah kelelahan dan melakukan kelalaian atau lebih jauh lagi tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali," jelas David.

Ketiga, lanjutnya, ruang gerak yang terbatas bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu dalam proses pengawasan Pilkada dan lengahnya perhatian masyarakat karena Covid 19 dapat menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan segala cara, seperti pengerahan aparatus negara, penggunaan fasilitas negara, money politics, dan yang paling parah serta sudah terdeteksi adalah penggelembungan suara di proses rekapitulasi suara. 

"Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan pilkada dan tumpulnya penegakkan hukum karena kecurangan-kecurangan yang “terang” di saat masa Covid 19 dapat mengakibatkan pengerahan atau mobilisasi massa untuk menuntut keadilan elektoral. Apalagi sambil menunggangi isu politik nasional yang sedang hangat," katanya.

Keempat, menurutnya, sebagai elemen dasar dari instrumen pemilu, persoalan Hak Pilih masyarakat di Pilkada saat pandemi Covid 2019 ini harus dijadikan perhatian bersama, baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan atau elemen-elemen sipil maupun masyarakat pemilih sendiri. Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi. 

"Begitupun persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di hari H atau hari pemungutan suara. Permasalahan administratif yang dapat berkembang ke arah tindak pidana pemilu, jika tidak ditangani atau dicegah sedini mungkin akan terakumulasi menjadi “amarah publik” yang bergejolak keras," pungkas David.

 

 



#Pilkada2020 #KPU #IdeCenter

Komentar Anda
Komentar