Hello,

Reader

Pengamat Sayangkan Perja 19 Yang Diterbitkan Jaksa Agung
Pengamat Sayangkan Perja 19 Yang Diterbitkan Jaksa Agung

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 19 Tahun 2020. Aturan ini berisikan tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Pengamat Kejaksaan Fajar Winarko pun menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, dalam Perja ini memuat mekanisme penghapusan uang pengganti. Keputusan ini berlaku jika terpidana atau eks terpidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atas dasar ketetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

 

"Setelah saya baca ulang Perja itu, salah satu syarat uang pengganti bisa dihapuskan, terpidana korupsi bisa menyerahkan salah satu bukti yakni berasal dari keluarga tak mampu dari lurah ataupun kepala desa. Ini konyol, ada dugaan pintu negoisasi ini sebagai lahan korupsi baru yang digunakan oknum penegak hukum," kata Fajar di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

 

Padahal, kata dia, kejahatan korupsi identik dengan kejahatan kerah putih dan mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan money laundering. Fajar pun menilai, Perja ini dikhawatirkan sebagai alat me-restorative kasus korupsi.

 

Tak cuma itu, dia menilai jika Perja ini melanggar  UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Yakni menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. "Miris saja, di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit akibat pandemi, di tambah PNBP kejaksaan yang masih minim justru dibuka peluang untuk penghapusan uang pengganti kasus korupsi," ujarnya.

 

Meski di Perja itu mengatur adanya tim verifikasi, Fajar meragukan kinerja tim tersebut. Pasalnya, sistem pengawasan melekat alias waskat di Kejagung belum berjalan optimal. "Berkaca dari kasus Jaksa Pinangki saja, waskat di kejagung sudah gagal total. Kecuali tim verifikasi ini diisi juga KPK atau tim dari lembaga independen seperti ICW, YLBHI ataupun Lokataru," kata dia.

 

Karenanya, jika Presiden Joko Widodo masih ada niat untuk memberantas korupsi, maka harus memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membatalkan Perja tersebut. Karena diakuinya, persoalan Perja ini dikhawatirkan membuka peluang permufakatan jahat untuk para koruptor.



#Kejaksaan #perja #korupsi

Komentar Anda
Komentar