Hello,

Reader

Komnas HAM: Ruang Menyatakan Pendapat Semakin Sempit
Komnas HAM: Ruang Menyatakan Pendapat Semakin Sempit

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan saat ini fenomena menyempitnya ruang untuk menyatakan pendapat semakin menguat. Hal tersebut berdasarkan dari banyaknya aduan yang disampaikan ke Komnas HAM, baik dari kalangan jurnalis maupun beberapa pihak.

"Itu menguat, bahkan belakangan dalam minggu-minggu ini beberapa pihak juga menyampaikan itu," kata Amiruddin dalam Diskusi Publik Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin, Selasa (27/10/2020).

Amiruddin menuturkan, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Komnas HAM menyoroti pihak yang mempersempit ruang menyatakan pendapat ini tidak selalu di sisi kenegaraan, tapi ada juga dari kelompok di dalam masyarakat. Saat ini tidak membuka ruang berdiskusi atau berdialog lebih jauh, tapi lebih banyak menggunakan tangan aparatur hukum untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan kelompok lain.

Penyempitan kebebasan berpendapat ini juga disoroti Amiruddin dari semakin banyaknya kekerasan dan pembatasan kerja media. Padahal, tanpa kebebasan pers maka HAM juga bisa menjadi terkikis. Hak masyarakat menyatakan pendapat atau aspirasinya bisa melalui media massa atau hak masyarakat untuk memperoleh informasi bisa terhalangi. "Ketika media tidak lagi merdeka atau dia tidak lagi bebas untuk menyatakan pemberitaan atau meliput," kata Amiruddin.

Dari data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pada aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, setidaknya ada 12 kasus perusakan atau perampasan alat liputan yang dialami jurnalis. Selain itu ada enam kasus kekerasan fisik, 13 kasus intimidasi, hingga 7 kasus penahanan atau penangkapan kepada jurnalis.

Represif

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus A.T. Napitupulu juga mengatakan, dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, aparat sering bertindak represif dengan tidak mengindahkan batasan kewenangan yang diatur dalam UU dan melanggar HAM yang fundamental. 

Pada aksi penolakkan Omnibus Law Cipta Kerja Oktober 2020 lalu, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan melaporkan aparat kepolisian melakukan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Polisi juga melakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa adanya proses hukum. Per 26 Oktober 2020, Polda Metro Jaya melaporkan telah menangkap 2.667 orang sepanjang tiga demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8, 13, dan 20 Oktober 2020.



#Komnas-HAM #pendapat #demokrasi #jurnalis

Komentar Anda
Komentar