Hello,

Reader

Kasus DAK Minta 10 Persen, Dugaan Azis Syamsuddin Terlibat Masih Didalami KPK
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
Kasus DAK Minta 10 Persen, Dugaan Azis Syamsuddin Terlibat Masih Didalami KPK

Jakarta, HanTer - Kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Lampung, tahun 2017 masih dalam proses pengumpulan alat bukti, termasuk dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

"KPK saat ini masih terus melakukan pengumpulan alat bukti, juga dalam perkara tersangka Mus," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Saat ditanyakan akan adanya tersangka lain, Ali menyebutkan penyidik masih terus melakukan pendalaman proses penyidikan, yang nantinya sewaktu-waktu pihak terkait lainnya akan dipanggil kembali.

"Mengenai adanya fakta-fakta terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu akan terus didalami oleh Penyidik," ungkap Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut pernah meminta fee 8 persen dari proyek yang didanai pemerintah pusat dari DAK, dan belakangan permintaan meningkat menjadi 10 persen.

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, saat itu berharap agar DAK perubahan 2017 untuk membangun Lampung Tengah bisa disahkan.

Ketika itu Ketua DPRD Lampung Tengah yang juga Fraksi Golkar, Achmad Junaidi yang mengajak Mustafa bertemu ketua Banggar Aziz Syamsuddin.

“Jadi saya waktu itu berangkatlah, saya berangkat ke rumahnya Azis pada pertengah Mei. Nah, di sana ternyata Aziz belum datang. Saya beberapa jam nunggu baru Azis datang. Saya meminta bantuan dia untuk pembangunan di Lampung Tengah,” kata Mustafa 25 Desember 2019 di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah seperti dikutip dari media di Lampung.

Kemudian pada akhir Desember lalu, wartawan menemui Mustafa, di rumah sakit Harapan Bunda, Lampung tengah dan melalui orang kepercayaan Mustafa, konfirmasi soal menyebutkan nama Azis Syamsuddin. Dia membenarkannya, dan mengulang pernyataan di media, tanggal 25 Desember 2019.

Disebutkannya, dalam pertemuan itu Azis Syamsuddin meminta fee sebesar 8 persen dari DAK yang akan diterima Lampung Tengah.

Mustafa sempat kaget mendengar itu, namun ia meminta Azis Syamsuddin berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

“Tapi saya juga kaget, ternyata dibalik bantuan itu juga dia minta sebesar 8 persen, ya kan. Dan dari kesimpulan itu, saya minta hubungi Kadis saja, yang namanya Taufik Rahman,” jelasnya.

Lanjut Mustafa, berdasarkan laporan Taufik Rahman yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas, disebutkan Azis Syamsuddin, bahkan minta tambah, menambahnya dari yang semula 8 menjadi 10 persen.

“Setelah proses berlangsung, ternyata Taufik Rahman melaporkan ke saya bahwa bukan 8 persen yang diminta untuk mengurus anggaran itu, tapi 10 persen untuk diberikan ke Azis. Tapi nggak tahu untuk ke mana saja, saya juga enggak jelas, itu laporan Kadis begitu, katanya untuk panitia anggaran,” beber Mustafa

Diantara tersangka dalam kasus ini sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang menetapkan pelaku berinsial MM sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Tahun 2017 - 2018.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Atik Rusmiati Ambarsari didampingi Kepala Seksi Intelejen (Kasiintel) Hafiezd dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Aditia, langsung merilis penetapan terhadap tersangka kasus BOK itu, Rabu 26 Oktober 2020.

"Hari ini kami sudah menetapkan tersangka dalam dugaan kasus dana BOK selama dua tahun di Dinas Kesehatan," ujar Atik Rusmiati Ambarsari. 

Dalam kurun waktu dua tahun untuk DAK non fisik yang direalisasikan pada tahun 2017 dan 2018 tersebut sebesar Rp32 miliar. Rinciannya, pada tahun 2017 lebih dari Rp15 miliar dan di tahun 2018 Rp16 miliar.



#AzisSyamsuddin #KPK

Komentar Anda
Komentar