Hello,

Reader

Jakarta Kian Ramah Lingkungan, Pemprov DKI Optimis Sampah Plastik Berkurang
Penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
Jakarta Kian Ramah Lingkungan, Pemprov DKI Optimis Sampah Plastik Berkurang

Jakarta, HanTer - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Andono Warih, optimis pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat sejak 1 Juli 2020 lalu, bisa mengurangi volume sampah plastik yang ada di Jakarta.

"Kami yakin bisa mengurangi volume sampah plastik di Jakarta. Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah sampah plastik ini. Mengingat pengelolaan sampah plastik sudah menjadi masalah global, tidak saja masalah lokal Indonesia,” ujar Andono.

Andono mengatakan, sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berdasarkan data tahun 2019, sudah mencapai angka 7.702 ton per hari. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah sampah plastik, sekitar 34 persen.

"Hal ini disebabkan jenis kantong kresek tidak laku dikumpulkan oleh pemulung untuk didaur ulang oleh industri. Selain itu, sampah jenis ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi secara alamiah," paparnya.

Sementara, lanjutnya, kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek yang dihasilkan oleh pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mencapai 35 ton per hari. Dengan adanya Pergub ini, diharapkan terjadi pengurangan sampah plastik jenis tersebut.

"Secara bertahap, kita mulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Jenis ini banyak substitusinya, sehingga kami menyakini tidak akan merepotkan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andono Warih mengungkapkan, kampanye pengunaaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) telah dilakukan di DKI Jakarta sejak 2017. Kemudian, setelah Pergub 142 Tahun 2019 berlaku, enam bulan sejak tanggal diundangkan yaitu pada 27 Desember 2019, pihaknya sudah melakukan sosialisasi.

"Kami telah melakukan sosialisasi secara masif kepada pengelola dan pelaku usaha di mal, toko swalayan, dan pasar rakyat sejak enam bulan lalu terkait penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini,” paparnya.

Metode sosialisasinya pun beragam. Pertama, menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan _template_ contoh imbauan (poster/ _banner_ /spanduk) pada 20 Januari 2020 tentang pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Kedua, monitoring dan sosialisasi langsung ke 85 lokasi pusat perbelanjaan/mal, 2.000 toko swalayan, dan 158 pasar rakyat. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa berita di media cetak, _online_,  maupun televisi.

"Terakhir mengeluarkan lagi Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada 15 Juni 2020 tentang persiapan penerapan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 kepada Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPPBI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), 3 kantor pusat toko swalayan (Carrefour, Indomaret, dan AlfaMart), 85 pengelola pusat perbelanjaan, 2.000 lebih penanggungjawab toko swalayan, serta 158 kepala pasar rakyat," tandas Andono Warih. 

Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, mengapresiasi kebijakan pelarangan kantong belanja plastik. Menurut Dwi, hal itu merupakan langkah awal yang baik dalam menjaga lingkungan.

“Kebijakan ini harus dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Terpenting implementasinya harus betul-betul diawasi dengan baik,” ucapnya.

Dwi berpendapat, pada tahap awal, implementasinya bisa dimaksimalkan di ritel biasa, lalu beranjak melangkah ke sektor lain.

“Ke pasar modern, kemudian pasar tradisional, baru ke pedagang kaki lama. Secara bertahap, memang tidak bisa langsung semuanya,” katanya.

Dwi percaya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut bisa mengurangi sampah plastik, jenis limbah yang paling lama terurai. 



#JAYARAYACOVID

Komentar Anda
Komentar