Hello,

Reader

Riset Indef: Ma'ruf Amin Tak Populer, Ibarat Ban Serep
Wakil Presiden KH Maaruf Amin
Riset Indef: Ma'ruf Amin Tak Populer, Ibarat Ban Serep

Jakarta, HanTer - Hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak populer. Dari riset itu juga diketahui bahwa Ma'ruf Amin dianggap ibarat wapres ban serep seperti pada masa Orde Baru. Ma'ruf masuk kategori tidak populer lantaran sangat sedikit yang membicarakan kiprahnya di media sosial sejak menjadi orang nomor dua di Indonesia.

Hal ini terkait sikap, kebijakan, pandangan hingga pemikiran dan keseharian Ma'ruf Amin yang justru tak banyak dibahas di media sosial. Tim Big Data Indef melakukan riset berupa analisis yang berkaitan dengan sentimen institusi, perilaku dan kinerja pemerintah. Riset tersebut dilakukan terhitung sejak Juli hingga 13 November 2020.

"Wakil Presiden dalam riset ini tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang dan kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, pandangan, pemikiran dan kesehariannya," tulis peneliti Indef Eko Listiyanto, Senin (16/11/2020).

Dalam riset tersebut, Indef menemukan pembicaraan yang berkaitan dengan Ma'ruf Amin sepanjang Juli hingga November di media sosial hanya 104,9 ribu. Angka ini jauh berbeda dengan perbincangan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai angka satu juta lebih.

"Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," jelasnya.

Meski begitu, hal ini dianggap wajar sebab penunjukan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu juga terbilang elitis dan tertutup, bahkan dinilai kurang mendengarkan aspirasi publik.

Sudah Benar

Terpisah, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, tidak berperannya Ma'ruf Amin sebagai Wapres sudah benar. Hal tersebut dilakukan Ma'ruf Amin lantaran Tupoksinya sebagai Wapres yang tidak jelas. Oleh karena itu fungsinya sebagai pembantu presiden tidak berjalan sesuai harapan.

"Seharusnya jangan semua job discription diambil Jokowi dan para pembantunya. Presiden harus membagi tugas antara internal dan eksternal. Justru yang kelihatan,  Wapres bukan Ma'ruf tapi ada sejumlah menterinya," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Senin (16/11/2020).

Jerry menuturkan, jika Ma'ruf diberikan mandat Ketua PEN atau penanangan Covid-19 bersama Ketua BNPB maka perannya sebagai Wapres cukup afdol dan elegan. Namun hal tersebut tergantung Presiden Jokowi dalam memberikan tugas kepada wakilnya. Karena sebenarnya ada berapa bidang yang bisa dikendalikan oleh Wapres.

Jerry memaparkam, sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang  mengatur tentang kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden berturut-turut dalam: Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945, Pasal 8 UUD 1945, dam Pasal 9 UUD 1945.

"Kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum," paparnya.

Sudah Berperan

Terpisah, Kader Nahdlatul Ulama (NU), KH Ikhsan Abdullah mengatakan, Ma'ruf Amin sebagai Wapres sudah tepat dengan posisi dan perannya. Karena sebagai wakil maka peran Ma'ruf Amin tidak perlu menonjol. Apalagi Presiden dan Wakilnya sudah diatur peran dan tugas kewenanganya sesuai konstitusi.

"Tidak boleh ada dua matahari dalam suatu pemerintahan. Dan KH Ma'ruf Amin setahun ini telah msmpu memperankan dan memposisikan dirinya sebagai Wapres dari Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi merasa nyaman dan terbantu benar," ujar Ikhsan Abdullah kepada Harian Terbit, Senin (16/11/2020).

Ikhsan menilai, gaya Ma'ruf Amin sebagai tokoh nahdhliyin bekerja keras tapi tidak perlu ditonjolkan ke permukaan, karena yang berhak menonjol ke permukasn adalah seorang Presiden.

Selama ini, lanjutnya,  Ma'ruf Amin telah banyak membantu pekerjaan Presiden dalam berbagai hal tapi Ma'ruf Amin juga tidak ingin lebih menonjol. "Biarkan Presiden-nya yang menonjol ke permukaan," tandasnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, selama ini peran dan tugas Ma'ruf Amin sebagai Wapres sudah tepat, namun Presiden perlu memberikan ruang kepada Wapres untuk memberikan akses bagi para penfukung dan konstituenya, agar merrka merasa memiliki kebanggsan memiliki Wapres dari kalangannya sendiri.

"Akses untuk Wapres juga untuk mendukung program-programnya. Ini yang harus dibuka akses seluas-luasnya dalam rangka partisipasi publik bagi suksesnya pembangunan di berbagsi bidang. Ini yang masih perlu dinproof," paparnya. 



#Wapres #maarufamin #presiden #jokowi

Komentar Anda
Komentar