Hello,

Reader

Diungkap! Anggota Executive Committee Advent DKI Jakarta Langgar AD-ART
Gerakan Peduli Konferens Advent DKI Jakarta dan Sekitarnya terbentuk karena adanya kekecewaan dan rasa tidak percaya dari para anggota jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Jakarta dan Sekitarnya kepada pimpinannya, karena mereka menerbitkan keputusan untuk menunda Rapat Konstituensi yang sedianya dilakukan pada akhir tahun 2020 dengan alasan wabah covid-19. 
Diungkap! Anggota Executive Committee Advent DKI Jakarta Langgar AD-ART

Jakarta, HanTer - Gerakan Peduli Konferens Advent DKI Jakarta dan Sekitarnya terbentuk karena adanya kekecewaan dan rasa tidak percaya dari para anggota jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Jakarta dan Sekitarnya kepada pimpinannya, karena mereka menerbitkan keputusan untuk menunda Rapat Konstituensi yang sedianya dilakukan pada akhir tahun 2020 dengan alasan wabah covid-19. 

Rapat Konstituensi ini merupakan tahapan pemilihan pimpinan advent DKI Jakarta dan Sekitarnya yang dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Keputusan penundaan rapat konstituensi ini juga mereka artikan sebagai perpanjangan masa kepemimpinan mereka satu tahun. 

Ini disampaikan Tim Inti Gerakan Peduli Konferens Advent-DKI (PKA-DKI) Jakarta dan sekitarnya yang dalam keterangan Ketua dan Sekretaris Pdt. Dr. J.S. Peranginangina dan Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc.

"Keputusan penundaan rapat konstituensi tersebut melanggar dan bertentangan dengan ART GMAHK Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya. Dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal II ayat 1 mengatakan bahwa Konferens DKI harus mengadakan konferensi setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan pimpinan konferens DKI Jakarta dan sekitarnya periode 2015-2020 akan berakhir pada tahun 2020," ujar Pendeta Dr. J.S. Peranginangin di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Sehingga seyogianya dilaksanakan pemilihan pimpinan Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya periode 2021-2025 selambatnya pada akhir tahun 2020. Dengan demikian, praktis mulai tanggal 1 Januari 2021 kepemimpinan GMAHK Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya menjadi kosong dan bilamana dipertahankan kepemimpinan yang sekarang maka semua kegiatan dan keputusan yang mereka perbuat mulai tanggal 1 Januari 2021 adalah cacat hukum dan berpotensi dituntut untuk pidana maupun perdata.

Keputusan Penundaan Rapat Konstituensi tersebut dibuat dengan merujuk isi surat rekomendasi hasil Rapat Tengah Tahun Uni Indonesia Kawasan Barat (UIKB) yang diselenggarakan secara virtual (E-Zoom Online) tanggal 19-20 Mei 2020, namun tidak merujuk secara utuh rekomendasi hasil rapat tengah tahun UIKB tersebut yaitu bahwa rekomendasi itu tidak mengikat dan keputusan akhir dibuat oleh excom masing-masing organisasi selaras dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.

"Dalam Anggaran Rumah Tangga GMAHK Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Pasal II Ayat 6 tentang Pemilihan/Pengangkatan dan Masa Jabatan menyebutkan bahwa semua pejabat dan anggota Komite Eksekutif yang bukan anggota ex-officio harus dipilih oleh seluruh utusan pada Konferensi dan menjabat sampai dengan Konferensi berikutnya dan masa jabatan mereka adalah 5 tahun. Dengan demikian Pejabat dan Anggota Komite Eksekutif tidak boleh dan tidak berhak untuk mengangkat atau memperpanjang masa jabatan mereka sendiri," paparnya.

Lanjutnya, pengiriman uang ke luar negeri untuk dana asuransi dan pensiun bagi para pengerja advent diduga terjadi karena interfensi pihak negara asing. Pengiriman uang organisasi GMAHK keluar negeri diduga bertentangan dengan Pasal 8 huruf (h) AD GMAHK di Indonesia, serta diduga melanggar UU No.3 tahun 2011 tentang transfer dana Jo. Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan pendukung lainnya yang mengatur tentang syarat-syarat pengelolaan uang oleh badan hukum non Bank.

"Rezim sekarang ini diduga banyak melakukan pelanggaran aturan yang berlaku seperti penggunaan dana yang kurang tepat sasaran, penggelembungan dana pengobatan gigi para pendeta dan anggota keluarga, pemberhentian dua pendeta secara sepihak, dugaan adanya gratifikasi oknum pendeta kepada pejabat di konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya, perjalanan wisata officer beserta staf lain, dugaan adanya baptisan bayaran, dan lain-lain," beber Peranginangin.

Selain itu menurutnya, Ketua GMAHK Konferens DKI Jakarta dan sekitarnya yang sekarang pernah membohongi PT JAMSOSTEK untuk mencairkan dana Jamsostek dengan membuat surat keterangan palsu diatas materai Rp. 6000 tertanggal 10 Agutus 2005 dengan mengatakan sudah berhenti dan tidak lagi bekerja di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sejak Desember 2004. Padahal kenyataannya beliau masih bekerja di GMAHK sampai sekarang ini. Perbuatan ini melanggar hukum taurat IX dan juga hukum perdata dan pidana di Indonesia. Dengan demikian, seyogianya beliau ini tidak layak menjadi pimpinan tertinggi di organisasi rohani.

Merujuk kepada point-point di atas, kata Peranginangin, kami dari Tim Inti Gerakan Peduli Konferens Advent DKI Jakarta dan Sekitarnya menuntut agar dibatalkannya keputusan Excom GMAHK Konferens DKI dan Sekitarnya nomor 2020-027 tanggal 18 Juni 2020 tentang penundaan rapat konstituensi dan tetap melaksanakan rapat konstituensi di tahun 2020 ini, untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di tubuh organisasi GMAHK Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya. 

"Termasuk di dalamnya pemilihan kepengurusan pimpinan GMAHK Konferens DKI Jakarta dan sekitarnya untuk masa kepengurusan periode tahun 2021-2025 sesuai dengan bunyi dan amanat ART GMAHK Konferens DKI Jakarta dan sekitarnya," pungkasnya.



#Advent

Komentar Anda
Komentar