Hello,

Reader

PA 212: Pencopotan Baliho Rizieq Timbulkan Gejolak
PA 212: Pencopotan Baliho Rizieq Timbulkan Gejolak

Jakarta, HanTer - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menilai ucapan dan tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait penurunan baliho Imam Besar (IB) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) provokatif. Akibatnya, memancing reaksi pendukung HRS yang menolak adanya penurunan baliho.

"Penolakan penurunan spanduk dan baliho HRS justru menimbulkan gejolak di masyarakat. Saat ini terjadi gejolak dimana-mana, yang akhirnya masyarakat NTB juga Karawang menolak penurunan baliho Habib Rizieq Shihab," ujar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Senin (23/11/2020).

Novel mengatakan perwakilan FPI DKI Jakarta sebenarnya sudah bertemu dan bersilaturahmi dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, Rabu (18/11/2020) lalu. Dalam pertemuan tersebut sudah terjalin kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun situasi justru berbalik 180 derajat di antaranya Dudung memerintahkan untuk menurunkan semua baliho HRS di beberapa titik di Jakarta.

"Malah berubah, jadi kelojotan, main hajar semua baliho bahkan sampai mensertakan Panser, apakah itu tidak provokatif? Menyulut emosi umat di mana mana," tegasnya.

Pembubaran FPI

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bukan kewenangan TNI untuk membubarkan suatu organisasi. Agus menjelaskan tugas TNI itu adalah pertahanan nasional yang pada hakekatnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan nasional terhadap ancaman militer dari luar negeri.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Esensi tugas TNI, ucap Agus, adalah tugas perang. "Namun TNI bisa dibawa masuk ke tugas-tugas dalam negeri untuk kepentingan nasional sesuai dengan perintah presiden," ujar Agus, Sabtu (21/11/2020).

Sedangkan ketentuan pembubaran Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormasi). 
Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dilakukan Kementerian Dalam Negeri, status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, pembubaran suatu organisasi tak dapat dilakukan oleh TNI.

"Tugas TNI itu adalah sesuai kewenangannya yang diberikan konstitusi. Konstitusi kan tidak memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan organisasi," tutur Agus.

Karena itu, menurut Agus, tidak bisa TNI membubarkan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI). "Tidak di dalam kewenangan TNI. Itu tidak merupakan tanggungjawab TNI dan tidak berada dalam kewenangan TNI untuk melakukan hal itu," ucapnya.

Klarifikasi 

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pernyataannya soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) tidak serta-merta membuat dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.

Dia menjelaskan bahwa upaya pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.  "Kan saya sampaikan 'kalau perlu', 'kalau perlu bubarkan' kan, begitu kan FPI itu," kata Dudung kepada wartawan di Makodam Jaya, Jakarta, Senin (23/11).

Dudung menerangkan bahwa kala itu dirinya hanya menyampaikan penilaian pribadinya. Bukan berarti, hal tersebut lantas akan langsung dilakukan oleh institusinya.



#Habibrizieq #umatislam #tni #polisi

Komentar Anda
Komentar